Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

OPINI

Memaknai Degradasi Komunitas Samin di Kudus Masa kini

Moh Rosyid *)

PADA tataran lazim, publik merespon keberadaan komunitas Samin ragam tanggapan. Sebagai petani, tak beragama, pembangkang, dan jujur. Penghasilan sebagai petani kian menyusut karena kegagalan panen dan harga panen padi tak ideal, sehingga menjadi pekerja nonpertanian di Jakarta dan luar Jawa sebagai pilihan.

Warga Samin di Kudus ada yang mengaku Penghayat Kepercayaan Samin dan pemeluk agama Adam, esensi keduanya sama-sama kejawen. Pembangkangan pada era Ki Samin diwujudkan tidak mau membayar tingginya tarif pajak bumi dan pekarangan.

Kini, di Kudus, (komunitas Samin) ada yang masih tidak sekolah formal dan nonformal, tidak dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan dalih menaati ajaran Ki Samin Surosentiko. Padahal hal ini melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional dan/atau UU Administrasi Kependudukan.

Ajaran luhur Ki Samin ada yang dilanggar yakni ojo adol lan tinuku (pedagang) karena pedagang rentan tak jujur. Faktanya, warga Samin di Kudus ada yang menjadi tengkulak padi dan pedagang (warung) nasi di Jakarta yang untuk berbuat jujur sangat sulit. Jurnalis dan peneliti mengklaim ajaran Samin mengajarkan kejujuran, dipahami bahwa perilakunya jujur. Faktanya, ada yang jujur ada yang tak jujur, sebagaimana warga nonSamin.

 

Mengapa terjadi Degradasi?

Era kolonial masa Ki Samin, gaya hidup manusia tidak sebagaimana masa kini. Warga Samin pun ada yang tidak mampu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan hidup.

Dampaknya, warga Samin ada yang tidak menjadi petani, tapi ada yang menjadi pekerja urban (merantau di kota besar dan luar Jawa) sulit dibedakan dengan non-Samin dalam hal gaya hidup dan perilaku.

Imbasnya, jumlahnya kian menyusut, seperti di Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kudus tersisa 10-an kepala keluarga (KK), di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan tersisa dua KK. Pemda pun tidak punya wewenang untuk mempertahankannya, karena Samin bukan masyarakat adat yang domisilinya membaur dengan non-Samin, tidak di kawasan khusus seperti masyarakat Badui di Banten. (*)

 

*) Penulis adalah pemerhati minoritas, dosen IAIN Kudus

Comments
Loading...