Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Mahfud MD Sebut KLB Demokrat Persoalan Internal Partai

Mahfud MD saat memberikan keterangan soal penangkapan Irman Gusman, di Jepara. (MuriaNewsCom)

MURIANEWS, Jakarta – Konflik yang terjadi di Partai Demokrat hingga terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) dan menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB dinilai sebagai persoalan internal partai. Pemerintah bahkan tidak bisa ikut campur melarang atau mendorong KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

“Bagi Pemerintah sekarang, ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas Partai,” kata Menko Polhukam Mahfud MD seperti dikutip Detik.com, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menjelaskan, hal itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang,” kata Mahfud melalui akun Twitter resminya.

Mahfud mencontohkan, apa yang terjadi pada Partai Demokrat hampir sama dengan perosalan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah terjadi saat era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Saat itu, kata Mahfud, pemerintah tidak mencampuri perebutan PKB oleh Matori Abdul Jalil dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena hal tersebut merupakan permasalahan internal partai

“Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan (2003). Saat itu Bu Mega tak melarang ataupun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB,” tuturnya.

Mahfud juga mencontohkan persoalan internal PKB versi Parung dan Ancol saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mahfud menyampaikan pemerintah saat itu juga tidak dapat melarang karena persoalan itu menyangkut urusan internal PKB.

“Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat kemarin merupakan masalah internal PD. Pemerintah, kata Mahfud, juga belum menerima laporan atau permintaan legalitas hukum baru dari PD.

Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai Mahfud Md keliru dalam menyikapi kejadian KLB PD di Sumut.

“Pak Prof, mohon maaf kali ini keliru. Independensi wajib dihormati tetapi perbuatan melanggar hukum harus dicegah. Jangan dilakukan pembiaran,” kata Andi dalam cuitannya.

Andi menegaskan KLB PD di Sumut kemarin sudah melanggar hukum dan berbeda dengan KLB partai lainnya. Ia menegaskan KLB di Sumut telah melanggar AD/ART yang sudah diresmikan oleh negara.

“Maaf Pak Prof, peristiwa melanggar hukumnya ada, melawan atau melanggar AD/ART yang sudah diresmikan negara, dokumen itu ada di lembaran negara. Itu perbuatan melanggar hukumnya. Beda dengan KLB lainnya yang sudah terjadi, karena Demokrat mengenal mejelis tinggi penentu jalannya KLB,” ucapnya.

Lebih lanjut Andi Arief menegaskan pembiaran atas pelanggaran hukum dalam KLB PD di Sumut sudah bukan ranah internal partai. Ia pun meminta Mahfud Md memeriksa AD/ART PD yang dijadikan syarat terjadinya KLB.

“Kalau pembiaran melanggar hukum dibiarkan pasti bukan soal internal lagi. Silahkan Pak Prof periksa AD ART partai di luar Partai Demokrat sebagai syarat KLB. Sangat berbeda,” tegasnya.

Andi juga mendorong aparat kepolisian tidak bersikap netral atau melindungi kelangsungan KLB Demokrat di Sumut kemarin. Andi merasa Polri dan Menko Polhukam Mahfud Md mengabaikan surat resmi yang diajukan oleh Ketum PD AHY.

“Pemerintah harus amankan produk yang sah yang sudah di lembaran negara Produk kongres 2020 seharusnya dilindungi pihak keamanan, kepolisian menurut kami tidak boleh netral apalagi lindungi KLB D serdang. Surat resmi AHY sebagai produk kongres sah diabaikan Polri, dan menkopolhukam,” ucapnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...