Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Puluhan Desa Penyelenggara Pilkades di Pati Ternyata Belum Tetapkan APBDes

Ilustrasi

MURIANEWS, Pati – Puluhan desa penyelenggara pemilihan kepada desa (pilkades) serentak di Kabupaten Pati ternyata belum menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Total, ada 66 desa yang tersebar hampir di semua kecamatan di Kabupaten Pati.

Padahal, APBDes tersebut merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan proses Pilkades.
Selian itu, adanya APBDes tersebut juga untuk mencairkan anggaran dana pilkades yang bersumber dari APBD Pati.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Pati Sukardi mengatakan, desa yang menyelenggarakan pilkades sebanyak 219 desa. Data masuk yang sudah melakukan proses pencairan anggaran sebanyak 103 desa. Kemudian 50 desa saat ini masih diteliti berkasnya.

“Sisanya, yakni 66 desa masih belum mengajukan pencairan. Kendala utama mereka karena belum menetapkan APBDes,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (4/3/2021).

Untuk pencairan bantuan keuangan penyelenggaraan pilkades, lanjutnya, salah satu syaratnya memang harus sudah penetapan APBDes 2021. Apabila belum, maka anggaan tidak bisa dicairkan.

“Bantuan keuangan ini (syaratnya) harus benar-benar komplit. Mungkin desa sudah membahas APBDes 2021, tapi belum menetapkan,” inbuhnya.

Kendati demikian, 66 desa tersebut tetap bisa mengikuti proses pelaksanaan pilkades sererentak. Pihaknya juga mengaku selalu proaktif untuk membantu desa yang membutuhkan masukan atau kesulitan dalam proses penyelenggaraan ini, termasuk proses pencairan anggaran.

Baca: Pendaftaran Pilkades Tinggal Dua Hari, Dua Desa di Pati Ini Belum Tetapkan APBDes

Sebelumnya, Komisi A DPRD Pati melakukan pemantauan proses penyelenggaraan pilkades di dua desa di Kecamatan Juwana, yakni Desa Pekuwon dan Kebonsawahan. Namun, Sukadi menjelaskan hanya ada satu desa di Kecamatan Juwana yang melaksanakan pilkades, yakni Desa Pekuwon.

“Hanya satu, desa Pekuwon. Itu permasalahannya, kades sudah pergi sejak sebulan lalu dan hingga saat ini belum ada kabar. Sehingga proses penetapan APBDes terhambat. Tapi kami sudah menyarankan agar ada pelaksana tugas (Plt) dari perangkat. Sehingga nanti APBDes bisa segera ditetapkan,” terangnya.

Terpisah, Kades Kebonsawahan Sugiyono mengatakan, desanya memnag tidak mengikuti pilkades tahun ini. Sebab, pelaksanaan baru dilakukan pada 2018 lalu.

“Kami sudah 2018 lalu. Tahun ini tidak ada, karena belum enam tahun,”  ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi A memang melakukan kunjungan ke desanya. Hanya saja, hal tersebut terkait jumlah perangkat desa dan APBDes yang belum digedok. “Mungkin tadi ada miss komunikasi. Tadi yang dibahas jumlah perangkat dan APBDes. Tapi kami bukan penyelenggara Pilkades,” tandasnya saat memberikan klarifikasi.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...