Jumat, 29 Maret 2024

Siapkan Pembelajaran Tatap Muka, Pemerintah Diminta Prioritaskan Vaksinisasi Guru

Cholis Anwar
Rabu, 3 Maret 2021 19:24:45
Para siswa mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di Jepara. (MURIANEWS/Budi Erje)
[caption id="attachment_201483" align="alignleft" width="880"] Para siswa saat mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di Jepara. (MURIANEWS/Budi Erje)[/caption] MURIANEWS, Pati - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provisi Jawa Tengah (Jateng) Muh Zen Adv meminta agar pemerintah memprioritaskan vaksinasi terhadap guru. Tidak hanya tenaga pendidik dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga yang berasal dari swasta ataupun honorer. Permintaan tersebut lantaran untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menargetkan pembelajaran tatap muka bisa dimulai usai vaksinasi guru rampung. "Yang penting adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Sektor pendidikan juga harus serius menjadi perhatian pemerintah, terutama untuk vaksinasi," katanya. Menurutnya, sudah hampir satu tahun ini anak didik tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Karenanya vaksinasi guru harus diprioritaskan. Apalagi, sejumlah sekolah sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang sudah disimulasikan jauh-jauh hari sebelumnya. "Maka dari itu kita mendorong agar vaksin yang kedua ini dimaksimalkan guru, baik yang PNS maupun non-PNS, semua divaksin. Dan ini harus dilakukan secara cepat. Dan siswa-siswinya juga divaksin," lanjut Zen. Soal belum diperbolehkannya anak didik yang berumur di bawah 18 tahun, Muh Zen menilai hal tersebut hanya soal regulasi. Ia menyontohkan kriteria awal di mana usia di atas 60 tidak diperkenankan mengikuti vaksinasi. Namun, kriteria ini dirubah seiring berjalannya waktu. Dan para lansia diperbolehkan mengikuti vaksinasi. "Ya mestinya ya di bawah 18 sudah bisa. Sebetulnya vaksin itu untuk seluruh umat manusia tanpa mempedulikan umur. Saya yakin ini boleh. Apalagi pak Gubenur juga meminta anak-anak juga divaksin," tandasnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati Edi Siswanto mengaku belum bisa memastikan apakah vaksin terhadap anak didik diperbolehkan atau tidak. "Untuk hal itu, kami masih menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan," tutupnya.   Reporter: Cholis Anwar Editor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar