Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pandemi Covid 19 Picu Perselisihan Industrial di Jepara

Pekerja tengah menyelesaikan produk furniture kayu Jepara. (MURIANEWS/Budi Erje)

MURIANEWS, Jepara – Pandemi Covid-19 saat ini menimbulkan dampak di dunia industri Jepara. Melambatnya perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 di Jepara menimbulkan banyak kasus perselisihan industrial antara perusahaan dan karyawan.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi (Diskop-UKM-nakertrans) Jepara mencatat ada banyak laporan mengenai perselisihan industrial ini, sejak terjadinya pandemi Covid-19.

Kabid Tenaga Kerja di DiskopUKMnakertrans Jepara, Eko Sulistiyono menyatakan, sejak pandemi mulai menimbulkan goncangan di sektor ekonomi, pihaknya menerima rata-rata tiga laporan setiap pekannya. Laporan ini tentu saja berkaitan dengan perselisihan industrial, yang melibatkan tenaga kerja dan perusahaan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi memang berbanding lurun dengan kasus-kasus perselisihan industrial. Perusahaan dan karyawan, menghadapi persoalan-persoalan karena adanya penurunan produktivitas, dan membuat harus terjadi pemutusan hubungan kerja. Dari laporan-laporan yang masuk, kompleksitasnya masalahnya juga cukup tinggi.

“Berapa angka kasusnya, saya tidak bisa menyebut pastinya. Karena memang sering terjadi di masa pandemic covid 19. Penanganannya kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada, tentunya dengan tetap mengupayakannya dengan melakukan mediasi pada kedua belah pihak,” ujar Eko Sulistiyono, Senin (1/3/2021).

Mediasi diupayakan agar kedua pihak bisa bertemu dan membicarakan jalan keluar yang lebih baik. Karena memang ada kompleksitas masalah, maka seringkali proses mediasi harus dilakukan berulang kali. Jika akhirnya tidak ada jalan keluar yang disepakati kedua belah pihak, maka Diskop-UMKM-Nakertrans, akan menyampaikan opsi-opsi yang bisa ditempuh oleh kedua belah pihak.

Permasalahan yang memicu munculnya Perslisihan Industrial, sejauh ini dilatar-belakangi masalah pesangon bagi karyawan. Pada masa pandemi, banyak perusahaan yang terpaksa berhenti berproduksi. Lalu, ada juga persoalan pengunduran diri karyawan yang tidak lancar, dan masalah BPJS tidak tertangani dengan baik. Sedangkan untuk masalah UMK (Upah Minumum Kabupaten), sampai saat ini malah justru belum ada.

“Masalah yang muncul diantaranya memang dilatar belakangi masalah itu. Pandemic membuat perusahaan kehilangan kemampuan untuk menggaji karyawannya. Kalau soal UMK, sepertinya malah belum ada komplain ya,” tambah Eko Sulistiyono.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...