Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

19 Rekening Penunggak Pajak di Kudus Diblokir, Total Tunggakan Rp 7,2 Miliar

Karyawan KPP Pratama Kudus menunjukkan monitor untuk memberi pelayanan kepada wajib pajak. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Kudus – Sebanyak 19 rekening tabungan milik wajib pajak baik pribadi maupun badan telah diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus selama tahun 2020.

Hal tersebut dikarenakan 19 rekening tersebut telah menunggak pajak sejak tahun 2018 hingga 2020. Total tunggakan pajak dari 19 wajib pajak itu sebesar Rp 7,2 miliar.

Kepala KPP Pratama Kudus Andi Setijo Nugroho merincikan, 14 dari 19 rekening tersebut merupakan wajib pajak pribadi. Sementara sisanya adalah rekening wajib pajak badan. “Tapi untuk nominal tunggakannya banyak dari wajib badan,” kata dia, Jumat (26/2/2021).

Andi mengatakan, sebelum pemblokiran rekening tabungan, pihaknya sudah mengirimkan peringatan pada wajib pajak yang bersangkutan. Jika tidak ada respon, maka segera dikirimkan surat tagihan pajak dan baru dilakukan pemblokiran.

“Kami upayakan pendekatan persuasif dahulu agar wajib pajak tidak ada tekanan dan mau bayar sukarela,” ujarnya.

KPP Pratama sendiri, kini tengah mendorong masyarakat untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun 2020. Penyampaian SPT tahunannya sendiri, dilakukan secara elektronik (elektronic filing).

”Wajib pajak di kami dorong untuk melamporkan SPT tahunanyna melalui e-filling karena lebih mudah,” ujar dia.

Batas waktunya sendiri, sambungnya, untuk wajib pajak orang pribadi maksimal adalah tanggal 31 Maret 2021. Sementara badan hukum maksimal tanggal 30 April 2021 mendatang.

“Ada sanksi bagi yang menunggak, yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan bagi badan dendanya mencapai Rp 1 juta,” jelasnya.

KPP Pratama Kudus sendiri pada tahun 2020 lalu berhasil merealisasikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2,30 triliun atau sebesar 92,79 persen.

Target penerimaan tersebut, meliputi target penerimaan pajak untuk PBB P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh), dan bea meterai.

Pos penerimaan yang menyumbang paling tinggi, adalah dari penerimaan  PPn. Untuk PPh menjadi nomor ke dua penyumbang terbayak. Sementara PBB P3 dan bea meterai tidak terlalu besar menyumbangnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...