Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Ganjar Minta Banjir Pantura Jadi Prioritas Pemerintah Pusat, Usulkan Dana Rp 3,19 Triliun

Gubernur Ganjar Pranowo saat mengikuti rakor dengan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Banjir melanda sejumlah daerah di pantai utara (pantura) Jawa Tengah sejak beberapa bulan terakhir. Pemerintah pusat diminta menjadikan penanganan banjir mulai dari Pekalongan hingga Pati ini sebagai prioritas nasional.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranwo kepada Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat koordinasi usulan program prioritas nasional untuk mendukung major project RKP tahun 2022, Rabu (24/2/2021). Bahkan Ganjar mengusulkan anggara sebesar Rp 3,19 triliun untuk penanganan banjir di pantura ini.

“Sebenarnya ada banyak usulan ke pusat, ada project-project strategis yang kita dorong. Namun untuk kali ini, saya ingin prioritaskan baaimana penanganan banjir di pantura. Ini yang paling penting yang mesti segera dibereskan,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, usulan dana sebesar Rp 3,19 triliun itu bakal diperuntukkan untuk penanganan banjir dan rob di pantura, termasuk peningkatan sarana prasarana kawasan industri yang ada di sana.

“Banjir di pantura mesti dibereskan, karena ada pengamat yang bilang kondisinya cukup berbahaya, khusus di Pekalongan pengamat bilang harus cepat ditangani agar tidak tenggelam,” ujarnya.

Selain Pekalongan, wilayah yang harus mendapat perhatian adalah Semarang dan Demak. Menurut Ganjar, lokasi-lokasi itu butuh penanganan yang sifatnya khusus.

“Yang lain sebenarnya juga kita siapkan di level daerah. Tapi karena ini dengan pusat, maka kita butuh bantuan penanganan di wilayah-wilayah itu,” jelasnya.

Selain penanganan banjir pantura, Ganjar juga mengusulkan dua program prioritas lainnya. Di antaranya pengembangan kawasan Borobudur sebagai 10 Bali baru di Indonesia dengan total usulan anggaran Rp 1,72 triliun. Ada pula usulan sektor perumahan tidak layak huni untuk mendukung pengentasan kemiskinan dengan total anggaran Rp 1,4 triliun.

Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, usulan-usulan program prioritas itu akan ditindaklanjuti di tingkat pusat. Sejumlah kementerian terkait akan diajak bicara terkait usulan-usulan dari daerah itu.

“Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, bisa kita tajamkan programnya dan semakin inline antara pusat dan daerah. Terkait penanganan banjir yang tadi diusulkan, memang sudah dialokasikan dalam APBN tahun ini,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...