Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Demokrat Usul Tersangka UU ITE yang Terlanjur Ditahan Dibebaskan, PPP Minta Kapolri Konsisten

 

Ilustrasi (Pixabay)

MURIANEWS, Jakarta – Partai Demokrat menyarankan pemerintah untuk membebaskan tersangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terlanjur ditahan segera dibebaskan. Hal ini seiring dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/2/II/2021 yang berisi tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

“Dengan SE ini sebaiknya para tersangka yang terlanjur ditahan karena dituduh melanggar UU ITE segera dibebaskan dan mengikuti proses hukum tanpa ditahan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman seperti dikutip Detik.com, Selasa (23/2/2021).

Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengatakan restorative justice tidak boleh hanya dilakukan saat tahap penyidikan. Namun, menurutnya, harus diterapkan dalam proses persidangan.

Restorative justice tidak hanya di tahapan penyidikan tapi juga di proses persidangan. Perkara bisa tidak dilanjutkan jika para pihak yang bersengketa mau damai dan mengakhiri perseteruan di antara mereka,” sambungnya.

Menurut Benny, pedoman terkait UU ITE tersebut merupakan penegasan dari KUHAP, khususnya soal tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun tidak perlu ditahan.

“SE ini sebenarnya merupakan penegasan dalam ketentuan KUHAP bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tidak harus ditahan. Ketentuan ini yang tidak dilaksanakan selama ini oleh Polri atau dilaksanakan tapi diskriminatif, dipakai sebagai alat untuk menjaring lawan-lawan politik,” ujarnya.

Selain itu, Benny pun mengimbau Kapolri Jenderal Sigit membuat aturan kepada seluruh jajaran Polri agar tidak menahan tersangka yang mendapat ancaman pidana di bawah 5 tahun penjara.

“Sebaiknya Kapolri buat peraturan Polri yang ditujukan kepada semua penyidik agar tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka yang diduga melalukan tindak pidana dgn ancaman hukuman di bawah lima tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani juga menyambut positif SE tersebut. Hanya saja, ia meminta SE tersebut benar-benar dijalankan oleh jajaran Polri di bawah, khususnya mereka yang bertugas di bawah reserse kriminal.

“Kita harapkan juga Kapolri beserta Irwasum dan Propam Polri langsung mengawasi kepatuhan dalam pelaksanaan isi SE tersebut,” katanya.

“Ini sisi yang paling penting, sebab dahulu juga ada SE Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada saat Kapolri dijabat oleh Jenderal Badrodin Haiti terkait penanganan kasus ujaran kebencian, termasuk yang menggunakan sarana medsos atau media elektronik,” sambungnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). SE ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo. Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE ditandatangani Jumat (19/2/2021).

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...