Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

PN Jepara Sediakan Pos Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

Proses sidang kasus miras yang memasuki persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jepara, beberapa waktu lalu. (MURIANEWS)

MURIANEWS, Jepara – Untuk membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan perlindungan hukum, Pengadilan Negeri (PN) Jepara membuka Pos Bantuan Humum (Posbakum). Kehadiran Posbakum ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua PN Jepara, Danardono mengatakan, Posbakum ini merupakan salah satu bagian dari layanan yang diberikan oleh pemerintah di bidang hukum. Layanan ini dutujukan untuk membantu masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.

Hal itu, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, layanan ini harus diberikan kepada masyarakat.

Layanan hukum di Posbakum menurut Dardono, merupakan layanan gratis tanpa dipungut biaya, untuk masyarakat miskin yang tidak mampu. Masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini, cukup menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa masing-masing. Selanjutnya semua bentuk bantuan hukum akan diberikan secara gratis.

“Jadi masyarakat yang akan memanfaatkan layanan ini hanya perlu menyertakan surat keterangan miskin dari pemerintah desa masing-masing. Satu lagi, juga menyertakan surat keterangan yang menjelaskan bila yang bersangkutan membutuhkan bantuan penyelesaian perkara hukum,” ujar Dardono, saat peresmian Posbakum di Aula Kantor Pengadilan Negeri Jepara, Jumat (19/2/2021).

Sementara itu, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara Dwi Riyanto, yang hadir mewakili Bupati Jepara, dalam kesempatan yang sama sama, berharap layanan ini benar-benar bermanfaat.

Masyarakat dalam hal ini harus mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Terutama mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu, harus benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari lahirnya layanan ini.

“Kami ingatkan, pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran atau imbalan dalam bentuk apapun dari penerima bantuan hukum terkait perkara yang ditanganinya. Hal ini harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan awal didirikannya layanan ini,” kata Dwi Riyanto.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...