Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Wisata Air dan Karaoke di Grobogan Ditutup Selama PPKM Mikro

Anggota Satpol PP melakukan razia karaoke belum lama ini. (MURIANEWS/Cholis Anwar)

MURIANEWS, Grobogan – Pemkab Grobogan ikut melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro mulai 9-22 Februari 2021. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, sudah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Grobogan nomor 360/233/2021.

Surat edaran ini mengatur tentang PPKM mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Grobogan. SE ini baru ditandatangani bupati Selasa (9/2/2021) malam dan baru beredar Rabu (10/2/2021) hari ini.

Sesuai SE tersebut, untuk destinasi wisata air serta tempat karaoke ditutup. Sedangkan untuk wisata alam, religi dan buatan diperbolehkan buka dengan beberapa ketentuan.

Yakni, jumlah pengunjung dibatasi 30 persen dari kapasitas, waktu operasional dibatasi dari jam 08.00-15.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

“Untuk wisata air dan karaoke tidak diperbolehkan buka dulu dalam masa PPKM berbasis mikro ini. Untuk wisata alam, religi dan buatan boleh buka dengan ketentuan yang sudah disiapkan,” jelas Sekretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono, Rabu (10/2/2021).

Kemudian, untuk pusat perbelanjaan, toko swalayan, restoran, rumah makan, dan kafe diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sedangkan untuk angkringan, PKL, dan kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Untuk pasar rakyat diperbolehkan buka sampai dengan pukul 14.30 WIB. Sedangkan pasar yang operasionalnya malam hari boleh buka sampai pukul 08.00 WIB.

“Untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring. Kemudian, untuk layanan angkutan umum tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan ada pembatasan jam operasionalnya,” jelasnya.

Sumarsono menegaskan, dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan PPKM berbasis mikro tersebut, kepala desa/lurah diminta membentuk posko, menyiapkan fasilitas dan pembiayaan operasional posko, mendorong penerapan protokol kesehatan (3M) dan melaksanakan 3T (testing, tracing dan treatment).

Kemudian, melaporkan dan evaluasi secara rutin serta melaporkan pada Satgas Covid-19 tingkat kecamatan.

“Untuk para camat juga diminta membentuk posko tingkat kecamatan dan melakukan supervisi posko tingkat desa/kelurahan,” sambungnya.

Sumarsono menambahkan, aturan PPKM tersebut sempat dikeluhkan oleh sejumlah pihak karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas atau membuka usaha. Meski demikian pihaknya tetap mengacu kepada SE Bupati, SE Gubernur Jawa Tengah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

“Berdasarkan SE yang ada, untuk kegiatan sosial budaya yang menimbulkan potensi kerumunan masih dihentikan. Kita linier ke atas. Kalau nanti sudah ada pelonggaran terkait PPKM ini, maka akan kita sesuaikan,” pungkasnya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...