Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jepara Kekurangan Pendamping Desa, Kementerian Desa Hentikan Rekrutmen

Bupati Jepara Dian Kristiandi saat memberikan imbauan dan pengarahan kepada petinggi desa di Jepara. (MURIANEWS/Budi Erje)

 

MURIANEWS, Jepara – Kebutuhan petugas pendamping desa di Kabupaten Jepara mengalami kekurangan sejak 2020 lalu. Padahal secara fungsi, keberadaan petugas pendamping desa masih sangat dibutuhkan. Terutama untuk melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Jepara, Saiful Huda menyatakan, saat ini di Jepara masih ada 85 orang. Rinciannya adalah lima orang merupakan Tenaga Ahli (TA) Pendamping Kabupaten, 35 orang Pendamping Desa (PD) dan 45 orang Pendamping Lokal Desa (PLD). Jumlah ini, jika disesuaikan dengan kebutuhan masih mengalami kekurangan.

Menurut Saiful Huda, paling tidak di Jepara membutuhkan tambahan sekitar 99 pendamping desa. Dengan rincian sebanyak 43 orang PD, 50 orang tenaga PLD, dan enam orang TA. Kekurangan pendamping desa ini, disebutkan merata terjadi di hampir setiap kecamatan yang ada.

“Memang kalau dibandingkan jumlah desa dan wilayahnya, di Jepara mengalami kekurangan petugas pendamping desa. Kekurangan yang terjadi bisa dikatakan merata di hampir setiap kecamatan,” ujar Saiful Huda, Minggu (31/1/2021).

Dijelaskan oleh Saiful Huda, untuk Kecamatan Kedung sampai saat ini masih butuh setidaknya 3 orang petugas PD dan 5 orang petugas PLD. Kemudian di Kecamatan Pecangaan (3 PD dan 3 PLD), Welahan (3 PD dan 4 PLD), Mayong (3 PD dan 5 PLD), Jepara (2 PD dan 2 PLD), dan Mlonggo (2 PD dan 2 PLD). Kemudian Kecamatan Karimunjawa masih butuh 2 PD dan 2 PLD, Bangsri (3 PD dan 3 PLD), Kembang (3 PD dan 3 PLD), Keling (3 PD dan 3 PLD), Tahunan (3 PD dan 4 PLD) dan Pakisaji (2 PD dan 2 PLD).Selanjutnya, Kecamatan Batealit kekurangan 3 PD 3 PLD, Kalinyamatan (3 PD dan 3 PLD), Nalumsari (3 PD dan 4 PLD) dan Donorojo (2 PD dan 2 PLD).

Meski begitu, Saiful menyatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Dalam hal ini, soal penambahan tenaga pendamping desa menjadi kewenangan Kemendes PDTT. Meskipun kekurangan tenaga, tugas-tugas pendampingan desa masih tetap dilakukan. Pihaknya juga tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan penambahan tenaga pendamping ini.

“Sejauh ini pemerintah pusat telah membuat kebijakan moratorium perekrutan tenaga pendamping desa. Sehingga perekrutan tenaga pendamping desa masih belum jelas apakah akan dilaksanakan. Kami menunggu saja,” tambahnya.

Diakuinya, dengan situasi ini memang akan menambah beban kerja pendamping yang ada. Tugas pendamping desa tahun ini dipastikan akan bertambah, karena pendamping desa harus melakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...