Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Warga di Pinggiran Kudus Mulai Kesulitan Cari Elpiji Subsidi

Pekerja menurunkan tabung gas subsidi untuk didistribusikan ke pengecer. (MURIANEWS)

MURIANEWS, Kudus –  Warga di pinggiran Kabupaten Kudus mulai kesulitan mendapatkan elpiji bersubsisi ukuran 3 kg. Akibat kelangkaan ini, warga harus menebus elpiji bersubsidi dengan harga yang lebih mahal.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengaku telah mendapat laporan itu. Pihaknya juga telah memerintahkan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus untuk melakukan monitoring dan perataan persebaran pangkalan gas.

“Adanya kelangkaan tersebut kemudian membuat harganya naik atau lebih mahal dari biasanya,”ucap Hartopo ketika dijumpai awak media di Pendapa Kabupaten, Kamis (28/1/2021).

Pihaknya pun telah memanggil para agen elpiji yang ada di Kabupaten Kudus. Mereka mengatakan, jika pangkalan sebenarnya sudah ada di setiap daerah di Kabupaten Kudus.

“Namun kebanyakan memang berada di daerah perkotaan,  sehingga yang di pelosok-pelosok kadang tidak kebagian,” ujarnya.

Alasan lain yang diduga menjadi penyebab langkanya gas elpiji di daerah pinggiran Kudus adalah karena banyak pengguna gas elpiji subsidi justru dari kalangan mampu.

Bahkan, kata dia, tak jarang warga menengah ke atas menyetok persediaan gas elpijinya untuk dikonsumsi sendiri. Hingga akhirnya terjadi kelangkaan dan ada oknum-oknum pangkalan yang menaikkan harganya.

“Kalau ada yang seperti itu di-warning saja, jika tidak bisa ditutup dan diganti pangkalan lainnya,” tegas dia.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti juga tak menampik jika kebanyakan pangkalan memang berada di area perkotaan.

Pihaknya selalu mengawasi apabila ada pangkalan-pangkalan nakal yang memang memainkan harga dan stok elpijinya. Namun, dalam jangka panjang, perlu pengawasan bersama dalam permasalahan ini.

“Terutama terkait dengan adanya Harga Eceran Tertinggi (HET), tapi memang butuh dasar hukum yang bisa kami pegang untuk menerapkan HET ini,” sambung dia.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...