Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Disdukcapil OPD Berkinerja Terbaik di Kudus dan DKK Terendah, Sanksi Pemotongan TPP Disiapkan

Plt Bupati HM Hartopo menyerahkan penghargaan pada Kepala Disdukcapil Kudus atas kinerja OPD terbaik 2020. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil) Kabupaten Kudus menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pencapaian kinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus selama tahun 2020. Dengan nilai total 63,19.

Pada peringkat kedua, diduduki RSUD Loekmono Hadi dengan nilai 62,83, disusul Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dengan nilai 60,62.

Di peringkat empat, ada Badan Pengelolaan Pendapataan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dengan nilai 59,25. Sedangkan posisi ke lima, diduduki oleh inspektorat dengan nilai sebesar 59,01.

Sementara untuk tiga OPD terendah, diduduki oleh Sekretariat DPRD dengan nilai 53,63 . Kemudian nomor dua dari bawah diisi oleh Dinas Perhubungan dengan nilai 53,44 dan yang terakhir Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dengan nilai 51,32.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo meminta semua OPD diminta untuk tetap meningkatkan kinerjanya. Terlebih ketika mereka berada di posisi tiga terbawah.

“Ini untuk cermin diri sendiri dan cermin untuk memacu kinerja. Terutama yang berkinerja kurang baik, hari ini sudah lihat rapornya dan introspeksi diri apa yang harus diperbaiki nanti,” tegas Hartopo saat penyerahan penghargaan di pendapa kabupaten, Kamis (21/1/2021).

Pihaknya pun akan mengkaji pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada evaluasi pada 2021 ini.

Jadi, apabila OPD masuk ke dalam tiga terbawah, tak hanya untuk kepala dinasnya saja, melainkan juga kepala bidang hingga kepala seksi akan mendapat sanksi pemotongan TPP. “Ini akan kami kaji lebih dalam, harus ada sanksi,” sambung Hartopo.

Adanya sanksi, lanjut dia, juga diharapkan jadi pemicu OPD untuk berkinerja dengan baik. Selain itu juga bisa memotifasi semangat bekerja.

“Percuma tiap tahun ada perjanjian tapi tidak ada sanksi, saya tidak segan-segan memberi sanksi jika memang mendapati adanya ketidak disiplinan, baik SP 1 hingga penurunan pangkat,” jelas Hartopo.

Sementara Sementara Asisten III Administrasi Pemerintahan Pemkab Kudus Masud menyampaikan, ada enam komponen yang dijadikan penilaian atas hasil akhir ini.

Di antaranya, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi reformasi birokrasi, kematangan kelembagaan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pencapaian rata-rata rencana kerja, dan realiasi belanja langsung. “Hasilnya diambil lima terbaik,” tandasnya.

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...