Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemkab Jepara Belum Anggarkan Biaya Vaksinasi, Ini Alasannya

Ilustrasi (freepik)

MURIANEWS, Jepara – Pemkab Jepara belum mengambil sikap terkait penyediaan anggaran pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Padahal, pemerintah pusat, sudah meminta kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam program vaksinasi Covid-19.

Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengakui sampai saat ini pihaknya belum melakukan penganggaran secara spesifik untuk keperluan pembiayaan vaksinasi ini. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat sampai saat ini belum memberikan regulasinya.

Karena itu, pihaknya tidak berani gegabah mengambil langkah. Sehingga akhirnya sampai saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Kami memang belum menganggarkan secara spesifik terkait hal ini. Karena ya memang belum ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur hal ini. Nanti kalau memang sudah diberikan regulasinya, kami tentu akan mengikutinya,” ujar Dian Kristiandi, Rabu (20/1/2021)

Dian Kristiandi juga membenarkan, pemerintah pusat memang telah mengintruksikan agar semua pemerintah daerah (Pemda) bisa menganggarkan dana untuk kepentingan vaksinasi Covid-19 ini.

“Pemerintah pusat memang meminta kepada pemda untuk ikut menyukseskan proses vaksinasi, dengan memberikan dukungan penuh pada proses distribusi dan opperasional di lapangan. Tapi kami menunggu regulasi,” terangnya

Meski begitu, jika pada akhirnya program vaksinasi Covid-19 ini membutuhkan pembiayaan mendesak, pihaknya sudah menyiapkan opsi lain. Caranya adalah dengan menggunakan dana yang ada di pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2021.

Dalam pos Anggaran BTT ini, sudah dialokasikan dana sebanyak Rp 10 miliar, dan bisa digunakan untuk kepentingan mendesak terkait penanganan Covid-19.

Menurutnya, masih terbuka kemungkinan diberlakukannya mekanisme pengalihan anggaran seperti pada tahun 2020 lalu. Pemkab Jepara dalam hal ini akan melakukannya dengan tetap mendasarkan pada aturan-aturan yang berlaku. Lebih lanjut, semuanya akan ditunggu perkembangannya, terkait regulasi yang akan disampaikan pemerintah pusat.

”Pengalihan anggaran kan ada mekanismenya. Jadi kami akan menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Saya kira pemerintah pusat pasti juga sudah menyiapkan semuanya, termasuk mengenai mekanisme yang harus ditempih daerah. Tidak mungkinlah, jika pemerintah hanya asal dalam menyampaikan kebijakan,” tambah Dian Kristiandi.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...