Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kejagung Usut Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp 43 Triliun, 20 Saksi Diperiksa

ILUSTRASI

MURIANEWS, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pengungkapan ini setelah Kejagung menggeledah kantor pusat PT BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Diduga kuat, kasus itu telah membuat perusahaan berpelat merah tersebut merugi hingga Rp 43 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan tersebut.

“Dalam penggeledahan itu, tim jaksa penyidik telah menyita data serta dokumen,” kata Leonard seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (19/1/2021).

Selain itu, penggeledahan juga didasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021. Saat ini, kasus tersebut telah masuk ranah penyidikan pada 2021 ini.

Ada dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Selebihnya, Leonard tak menjelaskan lebih rinci.

“Penyidik saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus tersebut. Total ada 20 saksi yang akan diperiksa. Mereka berasal dari kalangan pejabat dan karyawan,” terangnya.

Hingga Selasa (19/1/2021) sudah ada enam orang yang diperiksa. Keenam saksi tersebut adalah RU selaku Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi BPJS Ketenagakerjaan, EH selaku Asisten Deputi Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan, dan HN selaku Deputi Direktur Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, II selaku Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan, HR selaku Deputi Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, serta AA selaku mantan Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Kejagung berencana memanggil 10 saksi pada Selasa (19/1/2021). Akan tetapi, baru enam orang yang datang. Namun, ia tak menjelaskan alasan ketidakhadiran saksi lainnya.

“Rencananya, penyidik bakal memeriksa 10 orang saksi lainnya pada Rabu (20/1/2021) hari ini. Para saksi tersebut juga merupakan pejabat dan karyawan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya seperti dikutip Kompas.com.

Sementara itu, Akhir Desember lalu, Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Febrie Adransyah pernah menyatakan kasus BPJS Ketenagakerjaan disinyalir sama seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kata dia, kasus tersebut melibatkan banyak transaksi terkait dengan pengelolaan saham dan reksadana. Diduga kuat, kasus itu telah membuat perusahaan merugi hingga Rp 43 triliun.

“BPJS itu sampai sekarang masih kita lihat karena kayak Jiwasraya, transaksi banyak. Nilainya sampai Rp 43 triliun sekian di reksadana dan saham,” kata Febrie, Selasa (29/12) lalu.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: CNN Indonesia, Kompas.com

Comments
Loading...