Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Gubernur Jateng Tolak Permintaan Penundaan Pencairan BST Hingga PPKM Usai

MURIANEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tak digunakan sebagai alasan untuk menunda pencairan bantuan sosial tunai (BST).

Ini diungkapkan Ganjar sebab ia mendapat laporan dari Kepala Kantor Regional VI PT POS Jateng-DIY, Arifin Muchlis, tentang permintaan penundaan pencairan, saat pembagian BST di Kantor Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Rabu (13/1/2021).

Arifin melaporkan bahwa ada sejumlah kepala daerah yang meminta pembagian BST ditunda hingga masa pemberlakuan PPKM selesai.

Ganjar pun langsung menolak permintaan penundaan itu. Ganjar menyebut, pencairan BST tetap harus dilakukan, karena itu merupakan hak yang sudah ditunggu masyarakat.

“Ada laporan dari PT POS, sejumlah kepala daerah ragu untuk melakukan pembagian BST karena sedang PPKM. Saya tegaskan enggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi,” kata Ganjar.

Ganjar meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan PT POS dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Jika memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dikerja samakan dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.

“Harapan saya ada kerja sama antara kecamatan, Babinsa, Babhinkamtibmas biar semua tertib. Yang penting diatur ketertibannya agar bisa terlaksana dengan baik. Silahkan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan,” tegasnya.

Ganjar juga meminta kepala daerah ikut menyosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu. Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya.

Sementara itu, Arifin Muchlis menerangkan ada sebanyak 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp 300.000 dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2021.

“Selain di Kantor Pos, tahun ini pembagian kami lebarkan hingga ke kecamatan dan kelurahan untuk menghindari kerumunan. Bahkan, kami juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit,” terangnya.

Ia membenarkan bahwa ada sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan pembagian BST. Namun setelah mendapat ketegasan Gubernur, Arifin mengatakan akan tetap melaksanakan pembagian sesuai jadwal.

“Pak Gubernur menyampaikan tidak boleh ditunda, yang harus dilakukan adalah mengatur protokol kesehatan dengan maksimal. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Harapan kami, BST ini segera  bisa direalisasikan karena ini program pemerintah,” pungkasnya.

 

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...