Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

WFH PPKM Guru di Kudus Bisa Dilakukan Secara Fleksibel

MURIANEWS, Kudus – Guru dari berbagai tingkat sekolahan ataupun madrasah di Kudus bisa menyesuaikan waktu work form home (WFH)  saat proses pembelajaran daring. Hal tersebut berlaku selama dua pekan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Dian Vitayani Winahyu mengatakan, pemberlakuan WFH untuk tenaga pendidik bisa menyesuaikan kebutuhan pada masing-masing sekolah.

“Sesuai dengan kebijakan Pak Plt Bupati Kudus, kebijakan WFH 75 persen bisa dilakukan secara fleksibel,” katanya, Selasa (12/1/2021).

Pemberlakuan WFH tersebut, lanjut Dian, dengan catatan  tidak mengganggu selama proses pembelajaran yang dilakukan secara daring.

“Yang terpenting saat WFH itu, tugas untuk mendidik siswa dengan metode daring tetap berjalan dan tidak ada kendala,” ungkapnya.

Senada, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kudus Akhmad Mundakir menyatakan tenaga pendidik di tingkat raudatul athfal (RA/setingkat TK) hingga madrasah aliyah (MA/setingkat SMA) di Kudus juga bisa menyesuaikan pemberlakukan WFH dengan kebutuhan masing-masing tenaga pendidik. Asalkan, saat melakukan work form office (WFO) protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.

“Karena madrasah mempunyai lingkungan kerja dan kebutuhan masing-masing, bisa dilakukan dengan presentasi 75 persen WFH, bisa juga fleksibel,” ujarnya.

Pihaknya kini juga memberlakukan kebijakan WFH 75 persen di lingkungan Kantor Kementrian Agama. Dengan waktu dan jadwal bergiliran yang disesuaikan di masing-masing bidang.

“75 persen WFH dan 25 persen WFO, waktunya diatur oleh kepala bidang unit masing-masing, seperti di Bidang Haji, Bidang Pendikan Madrasah hingga Bimas Islam. Sebab, masing-masing unit kerjalah yang tahu kebutuhannya,” ungkapnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memutuskan untuk tidak mensyaratkan perusahaan swasta maupun instansi pemerintah untuk melakukan WFH sebesar 75 persen.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyebutkan, pelaksanaan WFH 75 persen akan berjalan fleksibel di Kabupaten Kudus. Artinya apabila ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, maka dipersilahkan untuk bekerja dari rumah.

“Namun jika memang harus dilakukan di kantor, maka protokol kesehatannya harus diperketat,” katanya usai rapat koordinasi PPKM di Kudus, Senin (11/1/2021).

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...