Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pemkab Kudus Laporkan Perkembangan Kasus Bupati Tamzil ke Gubernur

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melaporkan perkembangan kasus suap jual beli jabatan Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Perekmbangan kasus yang yang baru yakni, kasasi Tamzil di Mahkamah Agung (MA) telah ditolak.

Pemkab Kudus, memang diketahui memiliki kewajiban melaporkan perkembangan kasus ini. Asisten I Pemerintahan Sekda Kudus Agus Budi Satrio mengatakan, pemkab telah memberikan laporan terkait perkembangan kasus Bupati Tamzil pada Senin (11/1/2021) kemarin.

Setelah sebelumnya, pihak pemkab menerima petikan putusan MA dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Jumat (8/1/2021) pekan lalu.

“Sudah kami laporkan ke Gubernur siang ini, kewajiban kami memang melaporkan perkembangan kasus tersebut,”ucap Agus ketika ditemui di ruangannya, Selasa (12/1/2021) pagi.

Usai melaporkan perkembangan kasus Bupati Tamzil, pihak Pemkab disebutnya sudah tidak memiliki tanggungan apapun. Termasuk di antaranya adalah status definitif dari Plt Bupati HM Hartopo.

“Itu sudah masuk ranahnya provinsi dan Kementrian Dalam Negeri, kewajiban kami sudah kami laksanakan,” jelas dia.

Untuk Diketahui, Tamzil ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkup Pemkab Kudus pada bulan Juli 2019 lalu. Selain Tamzil, dua nama turut serta menjadi tersangka.

Mereka adalah Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto (Kroto) dan Plt Sekretaris BPPKAD Kudus Akhmad Shofian. Terdakwa Agus Soeranto dijatuhi vonis 4,6 tahun penjara. Sementara Akhmad Shofian sebelumnya telah dijatuhi hukuman 2,2 tahun penjara.

Baca: MA Tolak Kasasi Bupati Tamzil, Denda dan Masa Pencabutan Hak Politik Diperbesar

Dalam perjalannya, Tamzil mengajukan banding atas vonis di PN Tipikor Semarang kepada Pengadilan Tinggi Semarang. Masih belum puas, Tamzil kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hingga akhirnya, banding tersebut ditolak dan Tamzil tetap dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun.

Tamzil, juga berkewajiban membayar denda sebesar Rp 500 juta atau pidana pengganti selama enam bulan dan mengembalikan uang hasil korupsinya sebesar Rp 2,125 miliar. Selain itu, MA menambahkan pidana tambahan yakni pencabutan hak politiknya selama lima tahun.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...