Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

MA Tolak Kasasi Bupati Tamzil, Denda dan Masa Pencabutan Hak Politik Diperbesar

MURIANEWS, Kudus – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus pada Juli 2019 lalu.

Tamzil pun tetap akan menjalani hukuman selama delapan tahun penjara. Sama seperti putusan yang diterimanya saat divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, April 2020 lalu.

Namun, denda yang dibebankan pada Tamzil kini bertambah dua kali lipat. Yakni sebanyak Rp 500 juta atau pidana pengganti selama enam bulan.

Sementara vonis dari PN Tipikor Semarang sebelumnya, Tamzil diwajibkan membayar Rp 250 juta atau pidana pengganti selama empat bulan.

Tamzil juga berkewajiban mengembalikan uang hasil korupsinya dengan total Rp 2,125 miliar. Dalam putusan, apabila Tamzil tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka jaksa berhak menyita semua harta benda milik Bupati Tamzil.

“Jika terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka terdakwa dipidana penjara selama dua tahun,” ucap Ketua Majelis Suhadi dalam putusan tertanggal 17 Desember 2020 dengan nomor perkara 4563 K/Pid.sus/2020.

Selain itu, MA menambahkan pidana tambahan yakni pencabutan hak politiknya selama lima tahun. Terhitung ketika Tamzil selesai menjalani masa hukuman pokoknya. Hukuman tersebut juga bertambah dari vonis PN Tipikor Semarang yang hanya tiga tahun saja.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tamzil bersama Agus Soeranto (staf khusus bupati Kudus) dan sejumlah pejabat di Pemkab Kudus 26 Juli 2019 lalu.

Baca: Bupati Tamzil Divonis Delapan Tahun Penjara

Dalam prosesnya, selain menetapkan Tamzil sebagai tersangka, KPK juga menetapkan dua pejabat lain sebagai tersangka. Keduanya yakni Agus Soeranto (Kroto) dan Plt Sekretaris BPPKAD Kudus Akhmad Shofian.

Bupati Tamzil  dalam persidangan terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Tamzil juga terbukti melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...