Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemkab Kudus Dinilai Tak Sulit Anggarkan Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Gelis

MURIANEWS, Kudus – Anggota Komisi C DPRD Jateng M. Nur Khabsyin menilai Pemerintah Kabupaten Kudus (Pemkab) tidak akan kesulitan menganggarkan untuk pembebasan lahan di sekitaran Kali Gelis. Lahan tersebut, nantinya digunakan untuk normalisasi sungai agar bisa lebih banyak menampung volume air.

Ia merincikan, jika satu meter persegi dianggarkan Rp 200 ribu, dengan luas pembebasan lahan seluas 1,8 hektare maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar. Hal tersebut menurutnya bukan nilai yang banyak bagi pemerintah kabupaten Kudus.

“Antara Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar, bagi kabupaten bukan nilai yang banyak untuk menganggarkan pembebasan lahan,” katanya, Senin (4/1/2020).

Terkecuali, lanjut Khabsyin, jika kasusnya sama sepeti Bendungan Logung yang membutuhkan anggaran puluhan miliar perlu adanya bantuan penganggaran dari provinsi.

“Saya kira cukup hanya dari Pemkab Kudus untuk menganggarkan. Tidak perlu dari provinsi,” ucapnya

Menurutnya, penganggaran pembebasan lahan tersebut dinilai sangat penting. Pasalnya, jika terjadi banjir, dampaknya bukan hanya di satu Desa melainkan hingga empat desa, seperti Desa Pasuruhan Lor, Desa Setrokalangan, Desa Kedungdowo dan Desa Banget.

“Kami dorong, kami komunikasikan dengan Plt Bupati Kudus agar segera bisa di anggarkan. Normalisasi juga nantinya untuk mendukung pembangunan tanggul permanen nantinya,” ujarnya.

Pihaknya akan sangat menyayangkan, jika anggaran sebanyak Rp 67 miliar yang sudah dianggarkan oleh KemenPUPR dengan deadline hingga Oktober 2021 tidak jadi digunakan untuk normalisasi dan pembuatan tanggul permanen di Kali Gelis, karena masih ada kendala pembebasan lahan.

“Kalau sampai deadline-nya belum ada pembebasan lahan kan dananya kembali ke pusat, karena tidak jadi digunakan,” tandasnya.

Baca: Pemkab Kudus Akan Atasi Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Gelis

Sementara Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pemali Juana Dina Noviadriana menyatakan, di BBWS sudah mempunyai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang mempunyai tugas menertibkan pemanfaatan sempadan sungai.

“Kami sedang giat giatnya dengan dasar hukum yang baru, yakni UU 17 tahun 2019, di pasal 70 sampai 75 sudah ada klausul tentang tindak pidana, bagi siapa saja warga yang memanfaatkan sempadan akan terkena tindak pidana. Kami punya PPNS untuk menertibkan itu,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, proses normalisasi di seputaran Kali Gelis di Kabupaten Kudus, masih terkendala dengan masalah pembebasan lahan. Yakni di beberapa titik bantaran sungai yang hendak dilakukan normalisasi tersebut memiliki sertifikat hak milik.

Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia mengatakan, pihaknya sudah berencana  melakukan normalisasi sejauh 4,5 kilometer agar tidak terjadi banjir lagi di kemudian hari.

“Kami sudah ada kontrak sejak bulan November 2020 lalu. Untuk normalisasi, dan perbaikan tanggul  kami anggarkan Rp 67 miliar, dengan kontrak sampai Oktober 2021,” katanya di sela-sela meninjau tanggul jebol Dukuh Goleng, Pasuruan Lor, Jati, Kudus, Senin (4/1/2020).

Namun menurut dia, masih terdapat kendala untuk proses normalisasi di sekitar Kali Gelis tersebut. Yakni pembebasan lahan sertifikat hak milik masyarakat. Baik yang di sekitar bantaran untuk normalisasi ataupun untuk akses.

“Ya betul ada kendala kurang lebih 1,8 hektare yang memiliki sertifikat hak milik. Jadi kami memang terhalang itu,” jelasnya.

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...