Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Komunitas Pers Minta Pasal 2d Maklumat Kapolri Dicabut

MURIANEWS, Jakarta – Komunitas pers yang terdiri dari sejumlah lembaga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Idham Azis mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021. Itu karena pasal tersebut dinilai mengancam tugas utama jurnalis dan media massa.

Komunitas pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) itu menjelaskan, sejauh ini jurnalis dan media selalu melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik. Termasuk soal ormas Front Pembela Islam (FPI).

“Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai ‘pelarangan penyiaran,’ yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers,” kata Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam siaran pers, Jumat (1/1/2021).

Berdasarkan Maklumat Kapolri, ada empat hal yang disampaikan terkait kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Kendati demikian, Pasal 2d dinilai dapat mengancam tugas utama wartawan dan media massa untuk mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Dalam Pasal 2d itu, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Ketentuan itu mengabaikan UU Nomor 40/1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) UU Pers jelas-jelas menjamin kemerdekaan pers serta pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dengan adanya Pasal 2d dalam Maklumat Kapolri itu, polisi bisa memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI. Pasal itu juga bisa dikategorikan sebagai pelarangan penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers.

Bukan hanya pelanggaran terhadap ketentuan terkait UU Pers, Maklumat Kapolri itu bahkan bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Pasal 2d dalam Maklumat Kapolri itu dinilai bertentangan dengan hak warga negara yang dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atas dasar itulah Komunitas Pers meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mencabut Pasal 2d dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tersebut.

Sementara itu, Polri beralasan mengeluarkan maklumat itu untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat setelah dikeluarkannya keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Pasalnya, kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

 

Reporter: Supriyadi
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...