Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

OPINI

Hak Pilih Narapidana dalam Pilkada

Faisal Abdurrachman Harits, S.Psi *)

INDONESIA baru saja menggelar pesta demokrasi serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Terdapat beberapa hal yang menjadikan berkesan pada pilkada tahun ini salah satunya ialah kegiatan ini diadakan pada saat berada di masa pandemi Covid-19.

Bisa kita lihat banyak poster serta baliho yang berisikan wajah paslon dan visi misi yang dijanjikannya tertempel di setiap sudut dan poros jalan serta banyaknya masyarakat yang membicarakan paslon pilihan mereka masing-masing di tengah kondisi yang terbatas akibat wabah virus yang sedang melanda dunia ini.

Hal inilah yang membuat semerbak pesta demokrasi tahun ini semakin meriah di mana seluruh elemen masyarakat larut dalam menyambut euforianya, tak terkecuali dengan mereka yang punya keterbatasan karena menyandang status sebagai narapidana maupun mantan narapidana.

Menyandang status sebagai narapidana memang bukan sesuatu yang membanggakan, namun bukan berarti seorang narapidana kehilangan hak-haknya sebagai warga negara seperti hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Pada pelaksanaan pilkada tahun ini seorang narapidana dapat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam mengikuti pesta demokrasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 UUD 1945; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; dan Pasal 51 PP nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dari rangkuman pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya dalam kebebasan berpendapat khususnya pada narapidana yang memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Pada dasarnya seseorang yang menyandang status sebagai narapidana ataupun mantan narapidana yang masih di bawah pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak kehilangan hak pilihnya. Namun dalam berpartisipasi pada kegiatan pilkada seorang narapidana tidak serta merta bisa mendapatkan haknya, terdapat beberapa syarat administratif dan nonadministratif yang harus dipenuhi seperti warga negara yang lain.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menetapkan beberapa syarat untuk seseorang yang bisa menjadi peserta pemilu dalam pesta demokrasi ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi peserta pemilu di antaranya genap berusia 17 tahun/lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.

Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk seorang narapidana dan mantan narapidana yang masih menjalani program asimilasi dan reintegrasi di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun ini.

Pada pemilu tahun ini KPU telah menyiapkan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang tersebar di beberapa lapas dan rutan untuk memfasilitasi pemilih yang berstatus sebagai narapidana dengan berkoordinasi dengan pihak lapas dan rutan dalam pelaksanaanya, serta tetap menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan dengan slogan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah memilih, hal ini dilakukan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Berbeda cerita dengan mantan narapidana yang masih di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas atau bisa kita sebut klien pemasyarakatan. Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan belum bisa menjadi fasilitator seutuhnya pada penyelenggaraan pilkada karena klien yang sudah pulang ke rumah dan berbaur di masyarakat memiliki hak penuh untuk menjadi seorang pemilih selama memenuhi syarat dari KPU.

Pembimbing Kemasyarakatan hanya bisa mengimbau dan mengingatkan klien untuk menggunakan suaranya secara bijak sesuai dengan hati nuraninya serta tidak mudah termakan hoaks dan tindakan provokatif. Selama menjalani proses bimbingan dan pengawasan, klien pemasyarakatan diminta untuk tidak terprovokasi dengan hal-hal yang terjadi selama masa pilkada ini berlangsung, seperti mudah terpancing emosinya ketika mendengar atau merasa dirugikan lawan politik dari paslon andalannya serta masih banyak hal lain yang dapat menyebabkan klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana dan dicabut SK asimilasi dan integrasinya.

Semoga momentum pilkada tahun ini tidak menimbulkan mudarat bagi siapapun terlebih untuk narapidana dan klien pemasyarakatan. Pentingnya peran dan sinergi dari pihak beberapa pihak terkait untuk memastikan perayaan pesta demokrasi berjalan aman dan terkendali serta tetap menjaga protokol kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19. (*)

 

*) Penulis adalah Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati

Comments
Loading...