Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dekati  Pergantian Tahun, Retribusi Parkir di Kudus Baru Terealisasi 47,19 Persen

MURIANEWS, Kudus –  Realisasi retribusi parkir di Kabupaten Kudus tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Bahkan hingga November 2020 lalu, realisasinya baru 47,19 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan, realisasi retribusi parkir hingga bulan November 2020 sebesar Rp 914 juta. Sementara target yang ditetapkan sebanyak Rp 1,9 miliar.

Jumlah tersebut membuat pihaknya pesimis retribusi parkir bisa mencapai target. Sebab, hingga kini jumlah realisasinya terlampau masih cukup jauh dari target. “Saat ini setengahnya saja belum tercapai,” katanya, Jumat (18/12/2020).

Padahal, lanjut Eko, target retribusi parkir tersebut sudah diturunkan sebanyak Rp  2,6 miliar, dikarenakan pertimbangan dampak masa pandemi Covid – 19. “Target awal sebelum diturunkan itu Rp 4,5 miliar, dan menjadi Rp 1,9 miliar,” ucapnya.

Menurutnya, perlu adanya sistem parkir berlangganan agar realisasi retribusi parkir bisa optimal. Seperti yang sudah diberlakukan di beberapa daerah, dengan sistem bekerja sama dengan Samsat dan pembayarannya dilakukan saat membayar pajak kendaraan.

Sehingga, pengendara yang memarkirkan kendaraanya tidak perlu lagi mengeluarkan uang kepada petugas parkir.

“Petugas parkir sistemnya nanti digaji pemerintah. Dengan sistem ini bisa menghilangkan potensi kebocoran dan meningkatkan pendapatan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kudus Abdul Halil menjelaskan, belum melakukan pengkajian tentang e-parkir ataupun parkir berlanggan di Kudus. Ia menyatakan memang sudah ada beberapa daerah di Jawa Timur yang sudah menerapkan parkir berlangganan.

“Sampai saat ini belum ada kajian soal parkir berlangganan. Di sana (daerah yang menerapkan parkir langganan) sudah ada payung hukumnya, jadi pelaksanaanya lebih mudah. Sedangkan disini belum ada, jadi rencana itu kemungkinan masih lama,” tandasnya.

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...