Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Realiasasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kudus Lampaui Target

MURIANEWS, Kudus – Realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Kudus kini melebihi target. Yakni sebesar Rp 114,44 miliar dari target sebesar Rp 108,15 miliar. Atau jika dipersenkan, realisasi penerimaan kini berada di angka 105,81 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono melalui Kabid Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Famny Dwi Arfana mengatakan, sejumlah sektor penyumbang pajak mulai berjalan di tengah pandemi corona ini.

Sehingga banyak pos penerimaan pajak mulai melampaui targetnya.“Namun tetap saja ada  yang masih kosong dan realisasinya masih sangat rendah,” kata dia, Jumat (18/12/2020) pagi.

Dari jumlah tersebut, kata dia, ada sebanyak sembilan pos penerimaan pajak yang sudah mencapai target dan hampir mencapai target. Sementara dua sisanya, masih jauh di bawah target.

Dua pos tersebut, sambung dia, adalah pajak pengambilan bahan galian golongan C atau mineral bukan logam dan batuan yang masih kosong. Kemudian pada pos penerimaan pajak sarung burung walet juga baru terealisasi Rp 7,97 juta dari rencana Rp 17,8 juta.

“Untuk bahan galian golongan C  memang belum ada izin dari Pemprov Jateng sehingga aktivitas galian C belum normal seperti sebelumnya,” sambungnya.

Sementara untuk sarang burung walet, Famny mengatakan memang ada satu perusahaan besar yang tutup. Sementara yang ada sekarang, adalah perusahaan kecil dan pemasukan yang diterima sebelum masa pandemi, sedangkan saat pandemi sepi transaksi.

Sementara untuk pajak yang sudah melampaui target adalah pajak restoran yang mencapai Rp 6,23 miliar atau 116,07 persen dari target sebesar Rp 5,37 miliar.

Untuk diketahui, penerimaan pajak daerah Kabupaten Kudus sendiri berasal dari 11 pos penerimaan pajak daerah. Yakni meliputi pajak hotel sebesar, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Kemudian untuk pajak lainnya, adalah pajak mineral bukan logam batuan, PBB, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan bea perolehan hak tanah bangunan.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...