Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Lelang Tanah Tanpa Sepengetahuan Pemilik, Warga Pati Lor Ancam Gugat KPKNL Semarang

MURIANEWS, Pati – Slamet Warsito warga Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, nasabah BPR Mandiri Artha Abadi (MAA) Semarang merasa dirugikan lantaran agunan pinjamannya di bank tersebut, diduga telah disalahgunakan. Bahkan saat ini agunan berupa tanah seluas 8000 meter persegi, hendak dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Beberapa kali KPKNL sudah memberikan surat permintaan pelelangan aset saya itu, tapi kami belum memberikan respon. Karena tanah ini masih dalam sengketa,” katanya, Rabu (16/12/2020).

Dia menceritakan, pada 2015 lalu, pihaknya melakukan peminjaman uang kepada BPR MAA yang kantornya berada di Semarang. Besar pinjamannya adalah Rp 3 miliar dengan potongan administrasi dan cadangan bunga sebesar Rp 200 juta. Sehingga pihaknya menerima bersih hanya Rp 2,8 miliar.

Kemudian, pada 2017 pihaknya mengaku sempat terjadi kredit macet hingga dia belum bisa membayar angsuran. Namun, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak bank, yakni dengan kesepakatan menjual aset secara bersama-sama.

“Tapi tanpa sepengetahuan saya, pihak bank malah menjual aset tanah itu pada 2018 lalu. Padahal pada Januari 2018, saya sudah melaporkan ke pihak bank bahwa ada progres penjualan 4 unit ruko seharga Rp 7,5 miliar. Kalau pembangunan itu selesai, maka saya sudah bisa membayar hutang yang ada di bank,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Slamet, ada pihak yang memberikan informasi kepadanya bahwa tanah yang dipakai untuk agunan tersebut sudah dijual oleh pihak bank. Dia pun langsung mengajukan gugatan dan akhirnya menang. Semua aset pun kembali.

“Saya juga melaporkan pihak Bank ke Polres Semarang karena telah menggelapkan tanah saya. Kemudian untuk pemalsuan surat-surat, saya laporkan ke polda. Sampai saat ini masih berjalan,” terangnya.

Saat ini, sengketa tanah itu masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Tapi, KPKNL Semarang masih tetap meminta persetujuan pelelangan, padahal statusnya masih tanah sengketa.

“Karena lelang itu tidak sesuai dengan aturannya, maka kami akan menggugat KPKNL sebagai penanggung jawab dan penyelenggara lelang,” tutupnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...