Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

OPINI

Peran PK Bapas Dampingi Anak Berhadapan Hukum

Faisal Abdurrachman Harits, S.Psi *)

MASA remaja ialah masa di mana terjadinya perubahan yang besar pada fisik, emosional, kognitif dan sosial (Santrock, 2003). Dalam masa ini remaja banyak mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam kognitif dan emosional.

Masa remaja pula digambarkan sebagai masa badai dan tekanan (storm & stress), frustasi dan penderitaan, konflik, krisis penyesuaian, mimpi dan melamun serta perasaaan alienasi dari kehidupan sosial. Seringkali remaja terlibat dalam kasus-kasus tindak kriminal mulai dari tindak kriminal ringan hingga yang berat, sehingga memaksa mereka harus berhadapan dengan hukum atau saat ini lebih dikenal dengan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).

Pengertian ABH dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan anak berusia 12 sampai 18 tahun yang diduga telah melakukan tindakan pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kriminal anak di Indonesia belakangan ini salah satunya ialah beragamnya informasi yang kontennya berisi negatif meliputi pornografi dan game online. Kecanggihan teknologi yang berkembang sangat pesat serta mudah diakses oleh siapa saja menyebabkan anak mudah terpengaruh ke hal yang merugikan.

Informasi yang sangat transparan mengakibatkan anak dapat mengakses dengan mudah tanpa pengawasan orang tua. Pada masa pandemi Covid-19 ini sistem pembelajaran diubah menjadi metode daring dengan meminimalisir metode tatap muka untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di kalangan anak-anak. Namun hal ini menjadikan anak banyak memiliki intensitas waktu untuk bermain internet baik di laptop maupun handphone.

Segala informasi dapat diakses anak kapan saja dan di mana saja. Keingintauan anak yang tidak terbatas menyebabkan anak berusaha mencoba hal baru yang belum diketahui. Hal tersebut dapat mendorong anak melakukan berbagai perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Berbagai perilaku anak yang diimbangi dengan pemikiran yang positif maka tindakan yang dilakukan akan baik sejalan dengan pemikiran anak. Sedangkan perilaku anak yang tidak diimbangi dengan pemikiran yang positif maka tindakan yang dilakukan anak akan cenderung negatif. Perilaku anak yang negatif dan tidak diimbangi keimanan serta penyaringan maka akan sangat rentan menjadi salah satu faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

ABH dalam prosesnya wajib didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan PK Bapas.

PK Bapas wajib mendampingi ABH mulai dari pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi sesuai dengan amanat UU SPPA. Dalam proses pendampingan ABH terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PK Bapas mulai dari berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, mendampingi ABH mulai dari proses penyidikan hingga proses pelaksanaan putusan.

Salah satu yang menjadi key role seorang PK Bapas ialah penyusunan penelitan kemasyarakatan (Litmas) terhadap ABH di mana dalam kegiatan ini PK Bapas melakukan wawancara kepada ABH tentang apa yang menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. PK Bapas juga meminta keterangan orang tua anak, guru, masyarakat, serta pemerintah desa setempat untuk menggali faktor-faktor apa saja yang membuat anak sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dari semua data yang terkumpul dibuatlah laporan litmas yang di dalamnya terdapat rekomendasi sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan untuk anak. Seorang PK Bapas tidak bisa seenaknya memberikan rekomendasi, melainkan harus sesuai dengan amanat UU SPPA yaitu kepentingan terbaik bagi anak, selain itu dalam prosesnya pembuatan litmas harus melalui Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Bapas yang hasilnya harus disepakati oleh seluruh peserta sidang.

Peran dari PK Bapas dalam mendukung sistem restorative justice sudah tidak bisa memandang permasalahan ABH hanya dari perbuatan dan pelanggaran hukumnya saja. Namun harus mementingkan seluruh aspek dan faktor kehidupannya yang menyebabkan seorang ABH bisa melakukan tindak pidana, sehingga setelah menjalani putusannya nanti seorang ABH akan bisa menjadi “manusia baru” yang lebih bermanfaat bagi keluarga, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya dalam menjalani kehidupan dan pengembangan dirinya. (*)

 

*) Penulis adalah Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati

Comments
Loading...