Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

18.629 Calon Pemilih di Jateng Belum Punya E-KTP, Begini Respon Ganjar

MURIANEWS, Semarang – Hingga H-5 Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah tercatat masih ada 18.629 calon pemilih belum mempunyai KTP elektronik (E-KTP). Jumlah ini tersebar di 21 kabupaten/kota di Jateng, dan terbanyak ada di Klaten dan Kota Semarang.

Di Klaten tercatat ada 10.777 orang belum mempunyai E-KTP. Sementara di Kota Semarang ada 2.793 orang.

Kemudian Purbalingga 324, Kebumen 704, Purworejo 44, Wonosobo 172, Boyolali 74, Sukoharjo 48, Wonogiri 739, Sragen 391, Grobogan 158, Blora 56, Rembang 190, Demak 90, Kabupaten Pekalongan 199, Kabupaten Semarang 229, Kendal 263, Pemalang 279, Kota Magelang 390, Kota Surakarta 169, dan Kota Pekalongan 540.

Data ini didapatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, saat Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2020 di Hotel Patra Semarang, Jumat (4/12/2020).

Ganjar pun langsung merespon laporan itu dengan memerintahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memprioritaskan warga yang belum mendapatkan E-KTP tersebut.

“Yang krusial hari ini adalah calon pemilih atau warga ada yang belum mendapatkan ktp elektronik. Tadi langsung saya perintahkan seluruh kabupaten/kota agar memprioritaskan mereka-mereka yang belum mendapatkan E-KTP, cetak segera, tunggoni (tunggui),” ucap Ganjar.

Para bupati/wali kota juga diperintahkan untuk langsung memeriksa proses pencetakan E-KTP dan melaporkannya langsung ke gubernur tiap hari.

Selain itu terkait kendala jaringan atau sinyal dan listrik, Ganjar juga telah meminta pada Kominfo untuk memastikan pada pihak provider serta menghubungi GM PT PLN. Meski begitu, Ganjar juga mengusulkan agar penyelenggara pemilu tetap menyiagakan genset di TPS.

Keluhan lain adalah munculnya laporan dari buruh yang disebut diperbolehkan mencoblos namun akan dipotong upahnya oleh perusahaan. Ganjar mengaku sudah mengetahui hal itu dan meminta pada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat surat edaran pada perusahaan agar tidak membatasi hak konstitusi para buruh.

“Tadi keluhan soal buruh, nah buruh ini macem-macem, ada yang nyoblos tapi setelah itu dipotong (upahnya) ndak boleh. Maka saya minta nanti Disnaker segera membuat surat edaran, agar buruh bisa memilih karena ini hak konstitusinya,” tegasnya.

Kemudian pada hari terakhir Kampanye Terbuka yakni 5 Desember esok, Ganjar meminta pada partai politik dan calon kepala daerah untuk tidak usah ramai-ramai. Selain itu, Ganjar juga mengajak parpol serta paslon untuk mencopot APK bersama-sama.

Di sisi lain, Ganjar juga meminta pada KPU untuk memanfaatkan hari-hari jelang pencoblosan untuk memasifkan sosialisasi hari pemilihan. Sehingga, masyarakat benar-benar tahu tata cara pencoblosan di tengah Pandemi Covid-19.

“Terus pada saat rekap biasanya berkerumun, enggak usah. Serahkan saja pada saksi, percayakan pada saksi. Maka seluruh calon siapkan saksi dengan baik dan tolong saksinya dirapid, agar kemudian bisa memastikan bahwa yang dateng itu memang sehat. Kira-kira yang penting itu,” tandas Ganjar.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...