Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

PAD Kabupaten Kudus Tahun 2021 Diproyeksikan Naik 22 Persen

MURIANEWS, Kudus – Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kudus pada tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar 22 persen dari tahun 2020. Yakni dari Rp 291,64 miliar menjadi Rp 355,8 miliar. Atau naik sebesar Rp 64,15 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, sumber kenaikan akan bervaiasi di tiap sektor.

“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, hingga lain-lain pendapatan yang sah,” ucap Hartopo dalam sidang Paripurna DPRD Kudus, Kamis (19/11/2020).

Hartopo merincikan, untuk pajak daerah, akan naik menjadi Rp 125,76 miliar. Atau naik sebesar Rp 17,61 miliar dari tahun anggaran 2020 setelah APBD perubahan yakni sebesar Rp 108 miliar.

Kemudian, untuk retribusi daerah juga akan naik menjadi Rp 20,05 miliar. Atau naik sebanyak Rp 4,8 miliar dari anggaran tahun 2020 setelah perubahan yakni sebesar Rp 15,24 miliar.

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 576,38 juta atau sebesar 6,63 persen menjadi sebesar Rp 9,23 miliar.

“Dibandingkan dengan APBD tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp 8,7 miliar,” ucap dia.

Untuk pendapatan asli daerah lain-lain yang sah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 200,7 miliar. Jumlah tersebut, naik sebesar Rp 16,5 miliar dari target tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp 159,55 juta miliar.

Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memacu kinerjanya guna mencapai target di sisa tahun ini. Supaya untuk tahun depan tidak terlalu kesulitan dalam merealisasikan target.

Pemda juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak daerah untuk membayar pajak. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan penagihan langsung ke wajib pajak, pendataan terhadap objek pajak baru, serta sosialisasi-sosialisasi pajak daerah.

“Hal tersebut dilakukan karena rendahnya kesadaran wajib pajak daerah terhadap ketaatan membayar pajak sehingga perlu sejumlah upaya,” jelas dia.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...