Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Dapat 77 Ribu Ton, Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Grobogan Terbesar di Jateng

MURIANEWS, Grobogan – Alokasi pupuk bersubsidi yang didapat Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 ini ternyata cukup besar. Total alokasi pupuk subsidi untuk kabupaten ini menapai 77.000 ton.

Sementara SP-36 sebanyak 9.644 ton, ZA 8.174 ton, NPK 38.400 ton dan Petroganik  17.750 ton. Dengan ini maka alokasi untuk Grobogan terbesar se-Jateng.

Plt Kadinas Pertanian Grobogan Sunanto mengatakan, untuk pupuk Urea alokasi semula sebanyak 61.500 ton. Kemudian ada penambahan alokasi sebanyak 15.500 ton. Sehingga total alokasinya menjadi 77.000 ton.

Dari alokasi sebanyak itu, sudah tersalurkan hampir mencapai 60.000 ton. Sehingga masih ada stok sekitar 17.000 ton yang akan digunakan untuk jatah penyaluran November dan Desember.

“Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Grobogan ini terbesar di Jawa Tengah. Dengan adanya penambahan alokasi khususnya Urea tersebut, Kabupaten Grobogan lebih beruntung dibanding daerah lainnya,” kata Sunanto dalam rakor pupuk, Rabu (11/11/2020).

Rakor kali ini dipimpin Pjs Bupati Grobogan Haerudin. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Disperindag Grobogan Pradana Setyawan, perwakilan BRI, pengecer, produsen pupuk, distributor, bagian perekonomian dan koordinator penyuluh pertanian lapangan.

Sunanto menyatakan, untuk penebusan pupuk bisa dilakukan tanpa Kartu Tani. Namun syaratnya, nama petani tersebut sudah masuk dalam data e-RDKK (elektronik-rencana definitif kebutuhan kelompok).

Dijelaskan, pada 1 September lalu muncul surat dari Kementerian Pertanian agar hanya melayani pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani. Namun, pada 16 September ada surat agar bisa melayani secara manual bagi Kartu Tani yang bermasalah, asalkan namanya terdaftar dalam e-RDKK.

Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2020 September ada surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian nomor 622/SR.320/B.5.2/10/2020 perihal Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020.

Dalam surat tersebut disebutkan agar kabupaten/kota dapat merekomendasikan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani yang sudah terdaftar dalam e-RDKK namun belum memiliki Kartu Tani (masih proses di bank) dan/atau mesin EDC belum diterima atau belum dapat digunakan oleh kios.

Sementara itu, Pjs Bupati Grobogan Haerudin menegaskan, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah.

Untuk itu, agar subsidi tepat pada sasaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi pencegahan korupsi untuk perbaikan tata kelola subsidi pupuk.

Antara lain, mewajibakan penggunaan Kartu Tani sebagai satu-satunya alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Termasuk di dalamnya optimalisasi distribusi Kartu Tani dan penataan mesin Electronic Data Capture (EDC) di seluruh Indonesia, dan penggunaan Dashboard Bank penggunaan kartu tani sebagai pembayaran pupuk bersubsidi kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Haerudin meminta agar semua pihak bersama-sama untuk membantu petani agar dapat dengan mudah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa memanen hasilnya.

Ia meminta para pihak yang terkait dan berperan bisa membantu secara maksimal sehingga bila peraturan diterapkan maka para petani tidak akan saling menyalahkan.

“Perbaikan dan penyempurnaan data perlu dilakukan dengan berkomunikasi dan koordinasi sama pihak pemerintahan desa,” katanya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...