Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Dicurhati Pupuk Langka, Begini Respon Bupati Jepara

MURIANEWS, Jepara – Bupati Jepara Dian Kristiandi mendapat curhatan tentang kelangkaan pupuk dari salah satu petani di Pakis Aji. Curhatan tersebut bahkan disampaikan langsung ke bupati dalam salah satu acara digelar di Pakis Aji, Jepara, belum lama ini.

Petani tersebut diketahui bernama Fatroni. Ia menyebutkan akhir-akhir ini dirinya dan sejumlah petani lain kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal saat ini sudah mulai memasuki Masa Tanam (MT) 1, seiring datangnya musim penghujan.

Bupati Jepara Dian Kristiandi membenarkan kejadian tersebut. Atas keluhan ini pihak pun langsung melakukan kordinasi dan komunikasi dengan jajarannya. Dari situ, ia memastikan kelangkaan seharusnya tidak mungkin terjadi. Apalagi pupuk bersubsidi disediakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah.

Pemerintah dalam hal ini mendistribusikan pupuk bersubsidi ke masing-masing daerah sesuai dengan kuota yang diajukan. Sehingga kelangkaan seharusnya tidak terjadi, kecuali ada praktik-praktik tak bertanggung jawab didalam pendistribusiannya.

“Jadi memang benar, saya mendapatkan keluhan ini saat bertemu dengan para petani di Pakis Aji. Saya sudah koordinasikan dengan jajaran terkait. Seharusnya kelangkaan tidak mungkin terjadi. Tapi bisa saja ada persoalan di jalur distribusinya. Soal ini sudah saya perintahkan jajaran terkait untuk melakukan pengecekan terkait distribusinya,” ujar Dian Kristiandi, Kamis (5/11/2020).

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jepara, Diyar Susanto, juga membenarkan mengenai hal ini. Ketersediaan pupuk bersubsidi seharusnya tidak mungkin kurang.

Sebab jumlah yang didistribusikan oleh pemerintah ditentukan oleh kuota yang disepakati. Pemerintah Kabupaten Jepara, dalam hal ini juga sudah mengusulkan jumlah kuota sesuai dengan jumlah kebutuhan.

Penetapan kebutuhan pupuk, juga dilakukan didasarkan banyak indikator. Mulai dari luas lahan, jenis tanaman, berapa kali masa tanam dan indikator lainnya. Selain itu, penetapan penyalurannya juga dilakukan dengan sistem by name by volume (setiap nama dengan jumlah tertentu). Pembeliannya juga melibatkan perbankan, sehingga masing-masing petani yang terdaftar memiliki kuotanya sendiri.

“Jadi seharusnya tidak mungkin terjadi, kalau ini pupuk bersubsidi. Usulan yang disampaikan soal jumlah kuota pupuk data-datanya juga berbasis dari Kelompok Petani dan Gabungan Kelompok Petani. Sehingga semua petani yang terdaftar seharusnya mendapatkan kuota pupuk sesuai dengan yang terdata,” ujar Diyar Susanto, Kamis (5/11/2020).

Jika ada kelangkaan, besar kemungkinan ada beberapa sebab. Bisa saja, karena terjadi kesalahan dari pemilik kartu tani. Bisa saja, kuota pupuknya sudah diambil habis, untuk kebutuhan-kebutuhan diluar yang sudah terdata. Sehingga kuota pupuk yang seharusnya digunakan dalam setahun, sudah habis untuk kebutuhan yang lain itu.

Dia menambahkan, Pemerintah Pusat sudah memproduksi dan menghitung jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan nasional. Kabupaten Jepara tahun ini mendapat sekitar 148 ribu ton untuk sekitar 56 ribu petani.

Mengenai kemungkinan adanya praktik-praktik menyimpang dalam proses distribusi, Diyar menyatakan bisa saja hal itu terjadi. Kemungkinan itu, tetap saja masih mungkin bisa terjadi.

Dalam masalah ini, termasuk program kartu tani, DKPP Jepara hanya menjadi fasilitator atau pendamping para petani. Sedangkan untuk masalah distribusi dan jumlah kuota pupuk subsidi, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan BRI.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...