Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Besaran UMK Jepara Masih Dibahas, Ikut Gubernur Apa Menaker?

MURIANEWS, Jepara –  Pemkab Jepara saat ini masih membahas besaran Upah Minimal Kabupaten (UMK). Hal ini lantaran ada perbedaan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyampaikan untuk tahun 2021 tidak ada kenaikan Upah Minimum. Namun disisi lain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan masih akan menetapkan UMK, sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Kasi Hubungan Kerja dan Industri pada Diskop-UKM-Nakertrans Jepara Hidayat menyatakan, kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker dilatar belakangi situasi pandemi covid. Sedangkan di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah memang sudah menyampaikan tetap akan mengacu pada aturan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Untuk menyikapi hal ini, pihaknya memastikan tetap akan ada pembahasan yang melibatkan stake holder terkait. Dalam hal ini, pembahasan akan dilakukan bersama dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pihaknya juga memastikan, Jepara tetap akan mangajukan UMK tahun 2021 Gubernur Jawa Tengah.

Mengenai penetapan rancangan besarannya, dan pengajuannya akan tetap dilakukan sesuai dengan tahapan yang dilakukan sebelumnya. Pihak-pihak yang  terkait dalam permasalahan ini akan duduk bersama mencari keputusan terbaik yang bisa diterima semua pihak. Hal ini tentu dalam kerangka mencari besaran UMK yang akan dusampaikan untuk 2021.

“Soal ini akan segera kami bahas bersama yang terkait. Pastinya kami akan mengajukan UMK untuk tahun 2021 ke Gubernur Jawa Tengah. Untuk besarannya akan dirapat plenokan,” ujar Hidayat, Senin (2/11/2020).

Termasuk  mengenai adanya kebijakan yang berbeda antara Menaker dan Gubernur, Hidayat menyatakan masalah ini juga akan menjadi bagian yang akan dibahas. Persoalan ini menurutnya tidak perlu dipermasalahkan, dan bisa dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini baik kalagan pekerja atau buruh dan pengusaha bisa saling memberikan masukan.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara,  Edy Sujatmiko menyatakan masalah UMK tetap akan ada pembahasan bersama. Rancangan mengenai besaran UMK untuk Kabupaten Jepara, dari yang sudah dikoordinasikan, akan dibahas dalam rapat yang akan digelar pada pekan ini.

Termasuk apakah akan mengikuti Surat Edaran Menaker atau tetap medasarkan pada PP Nomor 78 Tahun 2015, akan dibahas dalam rapat tersebut.

“Soal ini akan kami bahas bersama lebih dulu bersama buruh /pekerja dan para pengusaha. Soal ini akan dibicarakan bagaimana keputusan yang akan diambil. Apakah nanti mengikuti edaran Menaker atau PP Nomor 78 Tahun 2015, tentunya berdasarkan hasil rapat,” kata Edy Sujatmiko.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...