Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Lima Warga Pancur Jepara Dipanggil Polisi, Diduga Terlibat Aksi Blokade Jalan ke Kawasan Galian C

MURIANEWS, Jepara – Lima warga Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Jepara, dipanggil Polres Jepara. Mereka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Jepara, menyusul dugaan keterlibatan dalam aksi blokade jalan ke kawasan Tambang Galian C di desa setempat.

Lima warga yang dipanggil tersebut adalah Muslikan, Mashadi, Harsono, Nasikun, dan Jazeri. Kelimanya datang dengan didampingi kuasa hukumnya Nur Sholikin dan Azka Najib dari Kantor Hukum Noer’s Law Office Semarang.

Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan selesai sekitar pukul 15.30 WIB, Jumat (16/10/2020). Meski begitu, warga justru mempertanyakan upaya pemanggilan oleh pihak kepolisian lantaran tidak ada aset milik pengusaha tambang galian C yang rusak dalam aksi blokade tersebut.

Apalagi, aksi blokade warga di ruas jalan itu juga tak sepenuhnya menganggu aktivitas tambang galian C.

Salah seorang warga, Muslikan mengatakan sebagai warga negara yang baik, pihaknya memenuhi panggilan Polres Jepara. Pihaknya berharap pihak kepolisian juga bisa mengetahui duduk persoalan yang memicu aksi warga memblokade akses jalan menuju lokasi galian C di Desa Pancur.

“Kami taat hukum, makanya kami datang ke polres. Kedatangan kami juga tentu untuk mengetahui kenapa kami dipanggil. Kan kami merasa tidak berbuat salah,” ujar Muslikan, Sabtu (17/10/2020).

Sementara itu, Nasikun, warga lain yang juga dimintai keterangan, mengatakan aksi blokade jalan itu tak sepenuhnya menganggu aktivitas galian C. Lebar ruas jalan itu sekitar 6 – 7 meter. Dan warga hanya melakukan pengecoran di tiga titik yang berbeda.

Dengan kata lain tidak seluruh lebar ruas jalan itu dicor. Sehingga kendaraan pribadi maupun truk juga masih bisa bisa melewati jalan tersebut.

“Jadi seperti itu. Warga tidak menutup total jalan menuju tambang galian c itu. Kendaraan sebenarnya masih bisa melewatinya,” ujar Nasikun dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Kuasa hukum dari warga, Nur Sholikin, memastikan dalam aksi blokade jalan yang dilakukan warga, tidak ada aset milik pengusaha tambang galian C maupun fasilitas umum yang rusak. Sebab aksi blokade warga tersebut terjadi sekitar 700 meter dari lokasi tambang galian C.

Tak hanya itu, status ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi aksi tersebut juga tidak jelas. Apakah jalan milik pengusaha tambang, jalan desa, atau jalan kabupaten.

“Ruas jalan itu sudah ada lebih dulu dibanding aktivitas tambang galian C. Warga juga sejak lama menggunakan akses jalan itu. Makanya kita juga mempertanyakan apakah jalan itu milik pengusaha tambang sehingga warga tidak boleh melakukan aktivitas di sana,” ujar Nur Solikin.

Pihaknya berharap Polres Jepara tidak gegabah dalam menangani persoalan ini. Akar persoalan dalam kejadian ini adalah kekecewaan warga karena merasa tidak adanya transparansi proses perizinan, dan sosialisasi terkait aktivitas tambang galian C tersebut.

Selain itu, warga juga merasakan langsung dampak buruk akibat aktivitas tambang tersebut. Mulai dari suara bising hingga debu yang beterbangan seiring hilir mudik truk galian C.

Ditambah, jika peternakan ayam juga jadi didirikan di lokasi galian C itu maka dikhawatirkan juga akan muncul bau menyengat hingga ke pemukiman warga.

“Aksi blokade warga itu sebenarnya akumulasi dari kekecewaan mereka. Warga sudah meminta adanya transparansi dari pemerintah desa tapi diabaikan. Proses mediasi beberapa kali juga tidak ada titik temu sehingga muncul aksi itu. Tentu Polres Jepara harus melihat peristiwa ini secara utuh,” tandasnya.

Dari informasi yang ada, menyusul aksi blokade warga yang terjadi pada Jumat (9/10/ 2020) dan Minggu (11/10/2029) lalu, Polres Jepara menerima laporan. Laporan polisi bernomor LP/B/160/X/2020/Jateng/Res.Jpr tertanggal 12 Oktober 2020, itu langsung disusuli dengan surat perintah tugas Sp.Gas/136/X/2020/Reskrim, pada hari yang sama. Menyusul kemudian, juga diterbitkan surat perintah penyelidikan Sp.Lidik/115/X/2020/Reskrim.

Dasar hukum yang dipakai dalam penanganan kasus ini adalah pasal 162 UU RI No 3 tahun 2020, perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pasal ini disebutkan ada ancaman pidana bagi setiap orang yang merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR/SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...