Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ormas di Jepara Deklarasi Tolak Unjuk Rasa Anarkis

MURIANEWS, Jepara – Organisasi kemasyarakatan (Ormas), bersama dengan perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jepara menolak adanya aksi unjuk rasa anarkis.

Terutama terkait dengan pengesahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang baru saja disahkan. Mereka menilai masih banyak jalan yang dapat ditempuh untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah ini.

Sejumlah Ormas, Perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Jepara, Rabu (13/10/2020) menyepakati sebuah deklarasi damai. Deklarasi atau kesepakatakan, Keamanan, Ketertiban, Masyarakat (Kamtibmas) ini, dihadiri sejumlah tokoh.

Ketua Forum kerukunan Antar-Umat Beragama (FKUB) Jepara KH Mashudi memimpin acara deklarasi yang digelar pada Selasa (13/10/2020), di Aula Endra Dharmalaksana Polres Jepara.

Beberapa tokoh ormas juga hadir dan mendukung deklarasi damai ini. Di antaranya adalah Sekjen PCNU Jepara Ulul Absor, Ketua PD Muhammadiyah Jepara KH Fakhrurrozi, juga dari berbagai unsur Pemuda Pancasila, Ansor, dan Banser.

Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Suharyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Syaiful Bahri, Ketua Pengadilan Agama Jepara Faiq, dan Ketua DPRD Kabupaten Jepara Junarso juga hadir menyaksikan deklarasi tersebut.

Seluruh ormas dan peserta deklarasi, dalam kesempatan itu menyetujui tiga poin penting kesepakatan. Pertama sepakat cinta damai, kedua menolak aksi unjuk rasa anarkis, dan ketiga menolak adanya kerusuhan.

Kapolres Jepara AKBP Ngroho Tri Nuryanto menyatakan sangat berterima kasih atas sikap teguh yang disampaikan seluruh peserta deklarasi. Kegiatan ini tentu akan mendukung tugas-tugas institusinya dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di Jepara.

“Meskipun di luar daerah terjadi banyak aksi unjuk rasa terkait UU Omnibus Law namun tidak di Kota Jepara. Kami sangat berterima kasih, karena masyarakat Jepara tetap mengedepankan cara-cara yang lebih bijak dan bermartabat dalam kaitan ini,” ujar AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Rabu (13/10/2020).

Kapolres Jepara juga menyarankan, jika ada yang menolak atau tidak setuju dengan UU Cipta Kerja, bisa melakukannya dengan cara yang bijaksana. Hal itu bisa disampaikan dan disalurkan melalui cara yang baik tanpa kekerasan, tanpa adanya tindakan anarksi, yang berbuntut pada perusakan, dan aksi kekerasan.

Sedangkan Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Suharyanto mengatakan, TNI/Polri di Jepara akan selalu solid untuk bersinergi menjaga kondusifitas daerah. Aksi demo anarkis menurutnya justru akan merugikan orang banyak.

Apalagi saat ini masih dalam pada situasi pandemi. Aksi-aksi seperti itu berpotensi menciptakan klaster baru penyebaran Covid.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...