Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ketua KSPSI Kudus Akui Baca Draf Omnibus Law yang Keliru, Aktivis Tetap Desak Dikeluarkan Perppu

MURIANEWS, Kudus – Lembaga Badan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Kudus menggelar forum diskusi aktual dengan tema nasib buruh dalam pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di SMK Assaidiyah2 Mejobo, Kudus, Selasa (13/10/2020).

Dalam forum tersebut, sejumlah pihak dihadirkan. Mulai dari aktivis, serikat buruh, hingga perwakilan pengusaha dari APINDO Kudus.

Dalam diskusi itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus Andreas Hua mengakui sebagai salah seorang yang salah mengartikan terhadap UU tersebut.

Sebab sebelumnya ia mengaku mendapat draf UU yang salah. Terutama terkait pesangon dihapus, upah berdasarkan jam kerja (tidak ada tenaga kerja tetap dan seterusnya), serta tenaga asing boleh bebas masuk di Indonesia.

“Setelah saya baca yang dari Pak Ganjar (Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng) ternyata salah. Dan sebagai ketua KSPSI saya sendiri merasa malu. Jadi dalam forum ini mari dibedah RUU ini terkait bab ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara Kholid Mawardi, pegiat sosial buruh dari PRD Kudus menyatakan, RUU ini memang harus disosialisasikan. Sehingga masyarakat paham mana yang harus ditolak dan tidak boleh ditolak.

“Kalau ini pasalnya belum jelas. Tadi pagi saya ngecek yang halamanya 812 lembar. Sementara yang masih dipakai temen-temen kemarin yang 905 lembar. Yang kami takutkan ketika kami membahas ini nanti ada versi terbaru lagi, sehingga ini memang belum jelas, bisa dibilang undang-undang gaib yang berubah-ubah,” ujarnya.

Pihaknya sendiri, hingga sekarang masih terus memantau dan terus mengevaluasi ke depanya seperti apa terkait Omnibus Law tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap mendesak agar dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law.

“Ya harus dibuatkan perppu untuk membatalkan undang-undang ini. Kareena bagi saya judicial review itu hal percuma, nanti muncul lagi dan seterusnya. Perppu itu sebuah jawaban, karena undang-undang ini menurut saya lebih memihak ke pengusaha,”  terangnya.

Baca: Ada Empat Draf UU Omnibus Law Cipta Kerja Beredar di Masyarakat

Sebelumnya, Pimpinan Kantor Advokasi Hukum “Trust & Justice” Kudus Yusuf Istanto mengatakan jika ada empat draf UU ini yang beredar di masyarakat.

Yang pertama adalah draf dengan nama ’RUU Cipta Kerja Kirim ke Presiden’. Draf tersebut berisikan 1.035 halaman. Kemudian draf kedua, yang memiliki nama tanggal 9 Oktober dengan total halaman 1.052 lembar.

Kemudian draf yang ketiga, adalah undang-undang yang beredar dengan nama “UU Cipta Kerja Paripurna” dengan total halaman berjumlah 812 halaman. Serta terakhir, satu draf ”UU Cipta Kerja Paripurna” yang memiliki jumlah halaman sebanyak 1.035.

“Kalau dilihat dari media, yang dikonfirmasi setwan, draf yang baru adalah draf yang berjumlah 1.052 halaman,”  katanya.

 

Reporter : Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...