Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Plt Kepala BKD Jepara Sebut Proses Seleksi Jabatan Sudah Sesuai Regulasi

MURIANEWS, Jepara – Proses seleksi pejabat Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Jepara, disebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Jepara Samiaji, Jumat (9/10/2020).

Samiaji mengatakan, pengumuman yang disampaikan oleh Tim Pansel JPTP, menurutnya tidak ada masalah. Berdasarkan regulasi, Tim Pansel JPTP memang berhak menyampaikan pengumuman.

Tim Pansel JPTP sendiri dalam hal ini dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah Bupati Jepara.

“Jadi memang berdasarkan regulasinya, Tim Pansel memang diperkenankan menyampaikan pengumuman mengenai dibukanya seleksi JPTP ini. Kan Tim Pansel ini yang membentuk adalah PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Jepara sendiri,” katanya.

Selain itu, Samiaji juga menyatakan, Tim Pansel sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Tim Pansel yang dibentuk juga sudah memenuhi unsur-unsur seperti yang diatur dalam regulasi.

Khusus untuk pejabat di lembaga terkait juga sudah ada dua orang dari kalangan pejabat.

Hanya, soal siapa yang ditunjuk, hal itu merupakan kewenangan PPK dalam hal ini Bupati Jepara. Karena dalam hal ini tidak disebutkan soal jabatan, untuk ASN yang masuk dalam Tim Pansel ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno menyebutkan, proses-proses seperti ini tidak boleh meninggalkan manajemen ASN yang sudah ada. Prosesnya juga harus tetap berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul dan jenis kelamin.

Hal ini dilakukan untuk menghindarkan pengangkatan dan promosi jabatan yang didasarkan pada hubungan politik dan pribadi.

Adanya seleksi terbuka dilakukan dengan tujuan untuk memilih pejabat pimpinan tinggi secara obyektif. Dengan demikian, akan bisa mengurangi praktek koneksi politik yang mendorong terjadinya keberpihaan dalam pembuatan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan pada publik.

Sehingga ASN tetap netral dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan tidak merugikan masyarakat.

“Saya khawatir karena bulan ini kita memasuki tahapan pembahasan RAPBD 2021, bisa – bisa para pejabat OPD akan terganggu dan merasa tidak konsentrasi. Lalu, karena ada rasa tidak nyaman secara psikologis ini, menjadi tidak fokus dalam membahas APBD. Akhirnya bisa saja rakyat yang kembali dirugikan,” ujar Pratikno.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

 

Comments
Loading...