Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Tak Libatkan Pejabat Berwenang, Seleksi Jabatan di Jepara Dipertanyakan

MURIANEWS, Jepara – Kalangan DPRD Jepara mulai menyoroti kebijakan Pemkab Jepara terkait mutasi dan promosi pegawai dan pejabatnya. Pasalnya, proses-proses tersebut diduga tidak melibatkan pejabat berwenang.

Terbaru, proses seleksi jabatan lima orang PimpinanTinggi Pratama ( JPTP ) yang saat ini sedang dilaksanakan juga dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Sebelumnya, Pemkab Jepara memabg membuka pengumuman mengenai dilaksanakannya proses seleksi JPTP. Pengumuman ini disampaikan oleh Timsel JPTP yang sudah dibentuk oleh Bupati Jepara, Dian Kristiandi.

Pengumuman yang dilakukan oleh Timsel pada 7 Oktober 2020, dan bukan Pemerintah Kabupaten Jepara. Hal itu salah satu yang dinilai tidak sesuai aturan.

Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno menyatakan, dalam hal ini seharusnya melandaskan pada Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan kepegawaian di Jepara.

Pada ayat ayat yang tercantum di Pasal 54 UU ASN, secara jelas disebutkan ketentuan tentang adanya Pejabat yang berwenang. Sehingga Pengumuman oleh tim seleksi yang ditujukan kepada Bupati/Wali kota se-Jateng tidak lazim dalam sistem administrasi pemerintahan.

“Karena apa? Timsel ini kan bukan lembaga pemerintahan. Dalam konteks Kabupaten atau Kota, Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang itu adalah Sekretaris Daerah. Sedangkan Bupati adalah Pejabat Pembina Kepegawaian,” tutur Pratikno, Jumat (9/10/2020).

Pratikno juga menjelaskan, sesuai dengan UU ASN, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional adalah pejabat yang berwenang.

Secara tegas dijelaskan dalam UU ASN, pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pihak yang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat admnistrasi dan pejabat fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Di tingkat Kabupaten, sudah seharusnya proses-proses ini melibatkan seorang pejabat sekretaris daerah. Namun yang terjadi di Jepara, ada kejanggalan, saat pengumuman mengenai adanya seleksi JPTP yang mengumumkan adalah Timsel JPTP.

Bahkan saat pihaknya menelusuri hal ini, ternyata Sekretaris Daerah Jepara, Edy Sujatmiko menyatakan tidak tahu menahu dan tidak pernah dilibatkan.

“Selain itu, juga disebutkan, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bisa melakukan hal ini, setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Sekda. Dalam hal ini juga harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul dan jenis kelamin,” tegas Pratikno.

Sementara Plt Ketua DPRD Jepara Junarso, mengaku sudah mengetahui masalah ini. Pihaknya berencana akan mengundang pejabat-pejabat terkait untuk meminta kejelasan. Pihaknya ingin memastikan apakah proses yang dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau ada yang kurang tepat.

“Kami sudah tau, dan akan segera meminta penjelasan. Beberapa pejabat terkait akan kami undang untuk menjelaskan hal ini,” ujar Junarso secara terpisah.

Sedangkan Sekretaris Daerah Jepara, Edy Sujatmiko saat dikonfirmasi mengenai masalah menyatakan tidak mau memberikan komentar. “Saya no comment. Maaf,” katanya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...