Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Botol dan Kayu Beterbangan Hingga Aksi Bakar Sampah Warnai Demo di Kudus

MURIANEWS, Kudus – Aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law oleh kalangan mahasiswa dan pekerja di Kabupaten Kudus sempat diwarnai aksi pembakaran sampah dan spanduk, Kamis (8/10/2020) siang.

Tak hanya itu, massa juga sempat melempar sejumlah benda ke arah polisi yang mengawal ketat pintu utama DPRD Kudus. Mulai dari botol minuman, hingga ranting besar pepohonan sekitar juga turut dilemparkan.

Beruntung, aksi tersebut tidak bertahan lama. Koordinator aksi dan sejumlah orang lainnya turut meredam amarah dari massa.

Saat itu mereka menuntut semua anggota dewan menemui di halaman Kantor DPRD Kudus.

Massa juga sempat mencoba merangsek masuk. Namun sekali lagi bisa tahan oleh sejumlah korlab. Sementara di akhir aksi, seorang dari massa merangsak naik dan merusak banner berisikan foto-foto anggota DPRD Kudus.

Massa tampak berdesakan dengan anggota kepolisian di tengah aksi di Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

Massa akhirnya membubarkan diri setelah sejumlah anggota DPRD Kudus menandatangani perjanjian terkait penolakan UU Omnibus Law tersebut dan meneruskannya ke pusat. Tanda tangannya sendiri disertai dengan cap basah DPRD Kudus.

Kordinator aksi, Gatot Priambodo mengatakan untuk saat ini pihaknya menghargai komitmen DPRD Kudus terkait dukungan penolakan UU Omnibus Law itu. Namun, DPRD Kudus diberi waktu tiga hari untuk merealisasikan dukungannya tersebut.

“Jika tidak, bukan salah kami apabila nanti akan ada aksi yang lebih besar lagi,” tegasnya.

Gatot pun menegaskan, pihaknya belum puas akan apa yang didapat hari ini. Karena untuk hasil konkritnya sendiri belum bisa diketahui.

“Kami minta bukti yang konkrit terkait bagaimana aspirasi kami sudah diterima dengan baik oleh mereka,” tegasnya.

Tujuan aksi kali ini sendiri, yang paling utama, kata dia adalah menolak dengan tegas Omnibus Law. “Undang-undang tersebut benar-benar menyudutkan rakyat kecil,” ujarnya.

Baca: Massa Kepung Gedung DPRD Kudus, Desak Jokowi Tak Teken Omnibus Law

Kemudian, lanjutnya, adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani Undang-Undang Omnibus Law yang diserahkan oleh DPR RI. Ada sejumlah poin yang dijadikan alasan dalam hal ini.

Di antaranya Omnibus law dianggap bisa menjadikan lembaga pendidikan sebagai ladang komersial. Kemudian juga mengurangi upah minimum kabupaten/kota dan upah sektoral kabupaten. Serta mengurangi upah pesangon.

“Kami menolak itu, kami juga menolal status karyawan kontrak yang tanpa batas, perusahaan juga tidak mendapat sanksi ketika tidak membayar upah karyawan,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...