Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Massa Kepung Gedung DPRD Kudus, Desak Jokowi Tak Teken Omnibus Law

MURIANEWS, Kudus – Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Kudus (AMPERA) Kudus mengepung Kantor DPRD Kudus, usai melakukan long march dari Alun-alun Simpang Tujuh, Kamis (08/10/2020).

Sejumlah orator dari berbagai organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan pun silih berganti berorasi. Mereka mengungkapkan rasa kekecewaannya tepat di depan gerbang utama Gedung DPRD Kudus.

Koordinator lapangan Gatot Priambodo mengatakan, ada sejumlah poin yang dituntut. Yang paling utama, kata dia adalah menolak dengan tegas Omnibus Law. “Undang-undang tersebut benar-benar menyudutkan rakyat kecil,” kata dia.

Kemudian, lanjutnya, adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani Undang-Undang Omnibus Law yang diserahkan oleh DPR RI. Ada sejumlah poin yang dijadikan alasan dalam hal ini.

Baca: Demonstran Penolak Omnibus Law di Kudus Usung Keranda dan Nisan Bertulis RIP DPR

Di antaranya Omnibus Law dianggap bisa menjadikan lembaga pendidikan sebagai ladang komersial. Kemudian juga mengurangi upah minimum kabupaten/kota dan upah sektoral kabupaten. Serta mengurangi upah pesangon.

“Kami menolak itu, kami juga menyoal status karyawan kontrak yang tanpa batas. Perusahaan juga tidak mendapat sanksi ketika tidak membayar upah karyawan,” tegas dia.

Selain poin-poin tersebut, massa juga menuntut aparat keamanan untuk tidak melakukan tindakan represif pada semua pihak yang menggelar aksi dalam upaya penolakan Omnibus Law.

Baca: Botol dan Kayu Beterbangan Hingga Aksi Bakar Sampah Warnai Demo di Kudus

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...