Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Anggota DPRD Kudus dari Demokrat Sebut UU Cipta Kerja Korbankan Hak Buruh

MURIANEWS, Kudus – Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Andiran Fernando menyayangkan sikap DPR RI yang terkesan terburu-buru mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, Indonesia kini tengah berada di masa pandemi corona dan belum bisa mengendalikan laju penularannya. Hingga kini total kasusnya sudah tembus 300 ribu lebih.

“Pemerintah sebaiknya fokus dulu dengan penekanan penularan covid ini, disertai dengan pemulihan ekonomi,” katanya, Rabu (7/10/2020).

Fernando pun menilai undang-undang tersebut sangat kapitalis. Undang-undang tersebut, jelas mengorbankan banyak hak-hak buruh dan karyawan.

“Padahal selama ini mungkin juga belum terpenuhi seratus persen,” ujarnya.

Andiran Fernando, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten. (MURIANEWS/Istimewa)

Sejumlah poin tentang investasi hingga pembangunan daerah tertinggal menurutnya memang tak masalah. Begitu pula dengan pembukaan lapangan kerja baru.

Namun kata dia, untuk apa jika pada akhirnya justru menghilangkan semua hak para pekerjanya nanti. “Jatuhnya bukan memakmurkan, malah merugikan, untungnya hanya untuk investor saja,” tekannya.

Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan ini juga disuarakan para buruh di Kudus. Selasa (6/10/2020) kemarin, puluhan spanduk penolkan tersebar di sejumlah sudut Kota Kretek.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus pun mengklaim ada sebanyak 40 spanduk berisikan penolakan yang dipasang di 40 lokasi. Mulai dari area perkotaan, hingga pinggiran kota.

Di antaranya perempatan SMP 2, Simpang Tujuh, Pertigaan RSI, Pertigaan Tugu Gribig, Depan Politron, dan sejumlah lokasi lainnya.

Spanduk-spanduk yang terpasang sendiri, bertuliskan “Kami para pekerja di Kabupaten Kudus Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan,”

Ketua KSPSI Kudus Andreas Hua mengatakan, aksi pemasangan spanduk adalah bentuk protes dari perserikatan. Dengan segala keterbatasan, karena tengah berada dalam pandemi corona.

“Kami tidak berdemo atau mogok dengan pertimbangan tetap ingin menjaga kondusifitas Kudus,” kata dia Selasa siang.

Walau demilkian, pihaknya dengan tegas menolak undang-undang yang penuh kontroversi tersebut.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...