Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ingin Jabatan Hingga Hubungan Keluarga Jadi Motif ASN Tak Netral dalam Pilkada

 

 

MURIANEWS ,Grobogan – Para aparatur sipil negara (ASN) kembali diingatkan untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Grobogan 2020. Ada sejumlah sanksi yang mengancam jika mengabaikannya.

Meski demikian ada sejumlah motif yang membuat ASN tak bisa netral dalam pilkada. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi dengan stakeholder dengan tema netralitas ASN dan kepala desa dalam Pilkada yang dilangsungkan di Hotel Kyriad Grand Master Purwodadi, Selasa (6/10/2020).

Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, dan Netralitas ASN Irwansyah yang mengikuti rakor secara virtual mengatakan, dari hasil survei KASN, penyebab utama pelanggaran netralitas ada beberapa hal.

Antara lain, adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, atau proyek. Di samping itu adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon.

”Kemudian, kurangnya pemahaman terhadap aturan atau regulasi tentang netralitas ASN, intervensi dari pimpinan, kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral. Selanjutnya, ketidaknetralan ini dianggap sebagai hal lumrah. Selain itu, lemahnya pemberian sanksi juga jadi salah satu penyebab ketidaknetralan,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengimbau pada ASN untuk menjaga netralitas terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Menurut dia, sesuai aturan, semua ASN dan kades diharuskan bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada.  Kami akan minta instansi terkait untuk mengimbau para ASN dan kades agar menjaga netralitas,” katanya.

Dalam kegiatan itu, pihaknya menyampaikan dasar hukum dan sanksi-sanksi yang bisa dikenakan pada pelanggar netralitas ASN serta kepala desa.

Sekretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono mengatakan, sejauh ini, semua ASN sudah memahami dan mengetahui aturan terkait netralitas tersebut.

Meski demikian, pihaknya akan segera menyosialisasikan lagi perundang-undangan yang melandasi netralitas ASN tersebut untuk mengingatkan kembali.

“Kami juga akan mengupayakan langkah pencegahan seperti yang dilakukan Bawaslu. Kalau nantinya masih ada yang melanggar, maka baru ditangani sesuai regulasi yang berlaku. Nanti kan ada tim Gakkumdu yang menangani jika ada ASN dan kades yang melakukan pelanggaran. Kami berharap semua ASN maupun kades yang melanggar netralitas ini,” tegasnya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...