Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

OPINI

Kambing Hitam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Blora

Djati Walujastono *)

KELANGKAAN pupuk bersubsidi sudah menjadi pembicaraan umum di warung kopi atau di tempat nongkrong di hampir semua kecamatan di Blora, khususnya menjelang musim tanam di sawah. Di masyarakat umum terkesan Pemerintah Kabupaten Blora yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi atau diistilahkan dikambing hitamkan dengan masalah tersebut.

Padahal tugas Pemerintah Kabupaten Blora hanya mendata dan memverifikasi data keperluan pupuk bersubsidi dari petani. Untuk itu marilah kita bahas beberapa mekanisme dan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora.

Yang pertama dijelaskan alur penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Di mana langkah pertama adalah Kelompok Tani membuat dan mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian dinas tersebut memverifikasi data tersebut. Kemudian data tersebut setelah di verifikasi, lalu dihimpun oleh Pemkab Blora kemudian dikirim ke Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah menghimpun data seluruh kebutuhan pupuk bersubsidi kabupaten/kota se-Jawa Tengah kemudian mengirim ke pemerintah pusat via Kementerian Pertanian. Kemudian Kementrian Pertanian memutuskan alokasi pupuk bersubsidi dalam SK Menteri Pertanian. Kemudian SK tersebut diserahkan ke pabrik pupuk milik Negara (Pupuk Indonesia Holding Company) untuk memproduksi berapa banyak pupuk bersubsidi sesuai SK tersebut.

Sedangkan alur distribusi pupuk bersubsidi sebagai berikut, yaitu pabrik memproduksi pupuk sesuai SK Menteri Pertanian, setelah jadi pupuk bersubsidi tersebut diantar ke gudang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pupuk tersebut diantar ke gudang kabupaten (kalau di Blora ada di Kecamatan Cepu dan Kecamatan Ngawen), kemudian pupuk tersebut selanjutnya disebar ke distributor, terakhir pupuk tersebut disalurkan ke kios pengecer di 16 kecamatan di Kabupaten Blora.

Untuk di Kabupaten Blora hanya ada dua pabrik pembuat pupuk bersubsidi yang mensuplai ke distributor  yaitu PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik. Untuk PT PUSRI akan mensuplai ke 10 distributor dan PT Petro Kimia Gresik mensuplai ke sembilan distributor yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blora. Pupuk Urea diproduksi oleh PT. PUSRI dan pupuk SP-36, ZA, NPK Phonska dan Petroganik (merupakan satu-satunya pupuk Organik) di produksi oleh PT. Petrokimia Gresik.

Pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 di Kabupaten Blora untuk pupuk Urea, RDKK sebesar 60.798 ton, dari Pemerintah Pusat hanya dapat 44.548 ton, sedangkan realisasi sampai bulan Agustus sebesar 37.081 ton. Pupuk SP-36 RDKK sebesar 28.002 ton, dari Pemerintah Pusat hanya dapat 7.235 ton, sedangkan realisasi sampai sampai Agustus sebesar 6.926 Ton.

Pupuk ZA, RDKK sebesar 25.022 ton, dari Pemerintah Pusat hanya dapat 8.817 ton, sedangkan realisasi sampai bulan Agustus sebesar 7.847 Ton. Pupuk NPK Phonska, RDKK sebesar 77.314 ton, dari Pemerintah Pusat hanya dapat 40.285 ton, sedangkan realisasi sampai bulan Agustus sebesar 30.002 Ton. Pupuk Petroganik, RDKK sebesar 57.262 ton, dari Pemerintah Pusat hanya dapat 17.900 ton, sedangkan realisasi sampai bulan Agustus 9.776 ton.

Tetapi ada alokasi terbaru ada penambahan yaitu pupuk Urea menjadi 56.000 ton, pupuk SP-36 menjadi 10.005 ton, pupuk ZA menjadi 10.526 ton, pupuk NPK Phonska menjadi 39.077 ton, sedangkan pupuk Petroganik tetap 17.900 ton.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pupuk bersubsidi dari Pemerintah Pusat tidak bisa memenuhi semuanya sesuai hasil dari RDKK Kabupaten Blora, sehingga pupuk bersubsidi tersebut dari awalnya memang kurang. Sehingga wajar kalau petani Blora tidak bisa mendapatkan pupuk tersebut pada saat dibutuhkan.

Ada juga yang berpendapat kalau pupuk bersubsidi masih banyak ada di gudang, tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang ini diterapkan aturan bahwa penerima pupuk subsidi harus membawa Kartu Tani, sementara penggunaan Kartu Tani juga masih ada kendala (banyak penyebabnya). Sedangkan distributor maupun pengecer tidak berani menjual ke pembeli kalau tidak ada Kartu Tani.

Karena distributor dan pengecer dapat ancaman, kalau misalnya dia tidak bisa membuktikan Kartu Tani itu, maka mereka harus membayar yang namanya selisih dari subsidi itu.

Hal ini sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2018 tentang penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi di Jawa Tengah diharapkan dapat dioptimalkan di Kabupaten Blora. Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Blora masih rendah, sementara kabupaten/kota lain sudah menerapkan 100% dalam penebusan pupuk (Kabupaten Batang semua kecamatan, kabupaten lain yang sudah banyak juga yang petaninya mempunyai Kartu Tani).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora akan menerapkan Kartu Tani per 1 Oktober 2020 untuk 12 Kecamatan. Ini sesuai dengan surat dari Kementrian Pertanian Nomor  477/SR.320/B.5.2/08/2020 bahwa 1 September 2020 wajib menggunakan Kartu Tani untuk wilayah Jawa, Madura, Sumbawa dan Sumbawa Barat dan per 1 Januari 2021 untuk Seluruh Indonesia.

Untuk itu, maka perihal yang perlu disikapi antara lain:

Upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi perlu dilakukan antara lain:

  1. Realokasi penyaluran pupuk bersubsidi antar Kecamatan.
  2. Permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian RI.
  3. Menyarankan petani yang mampu menggunakan pupuk non subsidi baik NPK maupun pupuk Phospat.
  4. Segera menangani persoalan Kartu Tani di semua Kecamatan bisa selesai dengan cepat.
  5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sebagai Koordinator Penggunaan Pupuk bersubsidi untuk melakukan pendataan luas lahan hutan dalam E-RDKK.
  6. Dinas Perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai Koordinasi Pengawasan distribusi/Penyaluran melakukan pengawasan yang lebih intensif terkait pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi telah ditetapkan sebesar:

  1. Urea: Rp. 1.800,- atau Rp. 90.000,-/zak 50 Kg
  2. SP-36: Rp. 2.000,- atau Rp. 100.000,-/zak 50 Kg
  3. ZA: Rp. 1.400,- atau Rp.  70.000,-/zak 50 Kg
  4. NPK Phonska: Rp. 2.300,- atau Rp. 115.000,-/zak 50 Kg
  5. Petroganik: Rp. 500,- atau Rp. 20.000,-/zak 40 Kg

 

*) Penulis adalah Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Blora dan juga Staf Khusus Bupati Blora

Comments
Loading...