Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Duh, Perbup PKM untuk Kegiatan Hiburan di Jepara Bikin Bingung Petinggi

MURIANEWS, Jepara – Perbup Jepara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) selama pandemi Covid-19 mulai diterapkan di Kota Ukir. Hanya, skema penerapannya justru membuat para petinggi (kepala) desa bingung.

Itu terjadi lantaran izin kegiatan hiburan dan kesenian yang diatur dalam perbup tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa. Akibatnya, ada pemahaman seolah-olah Petinggi Desa yang harus menjadi pihak yang bertanggung jawab jika terjadi-jadi apa-apa.

Petinggi Desa  Lebak, Kecamatan Pakisaji, M Sodiq menilai pihaknya masih melihat adanya ketidakjelasan mengenai masalah ini. Sebab, dalam hal ini pihaknya juga mengetahui bahwa kepolisian menyatakan tidak akan mengeluarkan perizinan soal hiburan.

Sehingga pihaknya melihat masih ada ketidaksinkronan antara kebijakan institusi Kepolisian dengan Perbup Nomor 52 tahun 2020.

Melihat situasinya saat ini, pihaknya berharap Pemkab Jepara, kepolisian, camat dan petinggi desa bisa duduk bersama untuk memastikan hal ini. Sehingga semua pihak mendapatkan satu kesamaan pandang dalam pelaksanaan Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang PKM ini.

Dalam situasi seperti ini, para Petinggi Desa membutuhkan kejelasan, sehingga tidak keliru dalam mengambil kebijakan.

“Harusnya  antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, Kapolres, Camat dan Petinggi Desa/Lurah, duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Perbub 52 tahun 2020 Tentang PKM. Karena jika tidak ada kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Perbub tersebut maka sama halnya Perbub tersebut tidak ada fungsinya,” ujar M Sodiq, Senin (5/10/2020).

Sementara itu, dari kalangan seniman, disahkannya Perbup Jepara No 52 2020, dinilai belum sepenuhnya bisa mengakomodir kepentingan seniman. Meski demikian, diakui paling tidak Perbup ini sudah bisa sedikit membuat para seniman sedikit bisa ‘bernafas’.

Perizinan kegiatan hiburan yang diserahkan ke Satgas Kecamatan, dan Pemerintah Desa diakui masih belum sepenuhnya dipahami. Khususnya di kalangan Petinggi Desa/Lurah, masih banyak yang kebingungan dalam memahami aturan di dalam Perbup No.52 Tahun 2020 ini.

“Perbup memang sudah turun, tapi memang belum sempat dipahami semua pihak. Kan intinya soal ijin diserahkan ke Satgas Kecamatan. Namun dalam hal ini, masih banyak petinggi desa atau lurah yang belum berani mengijinkan,” ujar Lukito, Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Jepara.

Lukito juga menyebutkan, batasan-batasan yang disebutkan dalam Perbup masih ada yang dirasakan menjadi ganjalan. Salah satunya adalah durasi pertunjukan yang hanya dibatasi 2 jam dan harus pada siang hari, diakui masih belum sesuai harapan.

Pihaknya berharap nantinya ada perubahan yang bisa dilakukan terkait hal ini. Ketentuan ini menurutnya masih menjadi ganjalan bagi para seniman dan juga warga masyarakat yang akan nanggap kesenian.

“Karena ketentuan ini, Job malam banyak yang akhirnya dibatalkan oleh kawan-kawan seniman terutama  seniman music dangdut panggung. Durasi  dua jam kami rasakan masih kurang, setidaknya kami berharap boleh 3 jam. PAMMI Jepara akan melihat perkembangan yang ada. Nanti kalau memang butuh perubahan, maka akan disampaikan. Warga banyak yang minta bisa dilakukan pentas malam hari. Lainnya kami tidak ada masalah. Meski hanay pentas dalam skala kecil, tidak apa-apa, kalau memang itu rejeki bagi kami,” tegas Lukito.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...