Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ganjar Pastikan Kampanye Terbuka Pilkada Dilarang Digelar di Jateng, Nekat Ada Sanksinya

MURIANEWS, Semarang – Para peserta pilkada serentak 2020 di Jawa Tengah dilarang menggelar kampanye secara terbuka. Mereka hanya diperbolehkan untuk menggelar kampanye secara tertutup, itu pun jumlah pesertanya dibatasi.

Jika melanggar, maka akan ada sanksi yang akan dijatuhkan oleh Bawaslu. Baik itu teguran sampai pembubaran acara.

Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai rapat dengan jajaran penyelenggara pemilu dan instansi terkait, yakni Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolda, Pangdam IV Diponegoro dan Kajati Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Senin (28/9)/2020.

Dalam rapat itu diputuskan jika kampanye hanya diperbolehkan digelar tertutup dan dibatasi maksimal 50 orang peserta.

“Tadi dari KPU dan Bawaslu sudah dijelaskan, tidak ada kampanye terbuka. Yang boleh kampanye tertutup dengan maksimal 50 orang. Jadi saya harap aturan ini betul-betul dilaksanakan,” kata Ganjar.

Meskipun diperbolehkan digelar rapat tertutup dengan jumlah maksimal 50 orang, namun Ganjar mengingatkan tentang masukan para pakar kesehatan pada rapat tersebut.

Yakni, meski jumlah pesertanya dibatasi, namun risiko terhadap penularan Covid-19 masih cukup besar. Sehingga protokol kesehatan harus dijaga secara ketat.

“Pakar menyampaikan sangat jelas bahwa meski terbatas harus hati-hati. Mereka yang usianya 50 tahun ke atas, memiliki komorbid, ibu hamil dan beberapa lainnya memiliki risiko tinggi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang akan membahayakan. Jadi, kami berharap semuanya dipatuhi demi menata Jawa Tengah lebih baik lagi,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subkhi menyebutkan jika larangan kampanye terbuka dibahas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020. Dalam peraturan itu menurutnya, paslon dilarang menggelar pertemuan terbuka.

Ia memastikan, jika ada pelanggaran Baaslu akan langsung mengambil tindakan. Mulai dari pencegahan, teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

“Kami akan dibantu penuh oleh aparat kepolisian dalam upaya penindakan pelanggaran protokol kesehatan ini,” jelasnya.

Sampai saat ini lanjut Fajar, belum banyak laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon di Jawa Tengah. Hanya ada satu laporan di Kabupaten Pekalongan, saat ada salah satu pasangan calon hendak melakukan konvoi. “Dan itu sudah kami tangani, dengan membubarkan acara itu,” pungkasnya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya siap mem-backup penuh KPU dan Bawaslu dalam pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada Serentak 2020.

“Ini sesuai Maklumat Kapolri kepada jajaran kepolisian, salah satunya pengawasan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pemilu,” tandasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...