Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dana Bantuan Parpol di Kudus Cair, Hanya Hanura yang Tidak Mengajukan

MURIANEWS, Kudus –  Dana bantuan partai politik (parpol) di Kabupaten Kudus sudah dicairkan, Selasa (22/9/2020). Total, ada sembilan dari sepuluh parpol yang punya kursi di DPRD Kudus yang menerima bantuan tersebut. Total anggarannya sebesar Rp 1,13 miliar.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Harso Widodo mengatakan, satu parpol yang memang tidak mengajukan pencairan adalah dari Hanura.

Parpol ini kata dia, telah mengirimkan surat pernyataan untuk tidak mengambil banpol. “Sembilan parpol lainnya mengajukan semuanya,” katanya.

Kesembilan parpol tersebut, kata dia, adalah Partai Golkar, Partai PPP, Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan,  Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN.

Harso menambahkan, parpol yang mendapatkan bantuan keuangan paling besar adalah PDI Perjuangan. Dengan total penerimaan sebesar Rp 219,4 juta.

Kemudian, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih tujuh kursi. Dengan total penerimaan senilai Rp 193 juta.

Sementara untuk partai politik yang mendapatkan dana bantuan paling sedikit, yakni Partai Demokrat yang mendapat dana banpol sebesar Rp 51,2 juta. “Pemberian bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara dikali Rp 2.250,” rincinya.

Selain diberikan bantuan keuangan, pengurus partai politik peraih kursi pada Pemilu Legislatif juga diberikan pembinaan sebagai bekal untuk mengurus dana parpol ke depannya. Dengan begitu, semua parpol bisa tertib adminstrasi.

“Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan parpolnya juga transparan dan akuntabel,” jelas dia.

Sekretaris Inspektorat Kudus Sudarsono mengingatkan, untuk ke depan, pengurus parpol diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan akuntabel.

Konsep akuntabilitas, kata dia, membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta berhubungan dengan kebebasan media.

Sementara aspek penting yang harus dipertimbangkan parpol, lanjutnya, yakni aspek legalitas pengeluaran bantuan keuangan parpol. Serta pengelolaan atas pengeluaran bantuan keuangan parpol yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial. “Serta mencegah terjadinya aspek pemborosan dan salah urus,” tegasnya.

Sementara anggaran untuk bantuan keuangan parpol di Kabupaten Kudus tahun ini mencapai Rp 1,2 miliar untuk diberikan kepada 10 parpol peraih kursi di DPRD Kudus.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...