Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Humaini Disebut Setor Rp 600 Juta ke Tamzil untuk Jadi Dirut PDAM Kudus

MURIANEWS, Semarang – Sidang dugaan kasus suap pengangkatan pegawai PDAM Kudus digelar via daring di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (22/9/2020).

Dalam sidang tersebut, terkuak jika Ayatullah Humaini disebut menyetor uang Rp 600 juta untuk menduduki jabatan sebagai Drektur Utama PDAM Kudus. Uang itu diduga disetorkan kepada Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil.

Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono mengatakan terdakwa Ayatullah Humaini sempat menemui dua anggota tim pemenangan Bupati Kudus (nonaktif) HM Tamzil yang bernama Munjahid dan Sudibyo pada bulan Juni 2018.

Baca: Nyatakan Tak Terlibat Kasus Suap PDAM Kudus, Plt Bupati Siap Dimintai Keterangan Kejati

”Dalam pertemuan itu, Humaini menyampaikan keinginannya untuk menjadi Dirut PDAM. Soal dananya dipinjam dari Sukma Oni Iswardana (pengusaha Kudus) dengan janji mendapat proyek di PDAM,” kata Heryono dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu seperti dikutip Antara Jateng.

Uang Rp 600 juta tersebut, lanjutnya, kemudian diberikan kepada Munjahid dan Sudibyo dalam tiga tahap.

Sementara, terkait kesepakatan dengan Sukma Oni, terdakwa Ayatullah Humaini menyatakan akan mengembalikan uang tersebut melalui pungutan dalam seleksi pegawai jika telah diangkat sebagai Dirut PDAM.

Baca: Kejati Telah Periksa 40 Saksi dalam Kasus Suap PDAM Kudus

Dalam seleksi calon Dirut PDAM, menurut Heryono, terdakwa Ayatullah Humaini tidak disarankan untuk menjabat sebagai pimpinan BUMD tersebut. Namun, terdakwa tetap diangkat oleh Bupati HM Tamzil sebagai dirut untuk periode 2019—2024.

Direktur Utama PDAM Kabupaten Kudus Ayatullah Humaini diadili kasus suap pengangkatan pegawai PDAM yang totalnya mencapai Rp 720 juta.

Terdakwa mensyaratkan pembayaran sejumlah uang bagi delapan pegawai kontrak di lingkungan PDAM yang ingin diangkat sebagai pegawai.

Baca: 16 Orang Ngaku Bayar untuk Diangkat Jadi Pegawai PDAM Kudus, Totalnya Rp 720 Juta

Para pegawai kontrak yang ingin diangkat diharuskan bayar yang sebesar Rp 75 juta per orang. Dari uang yang harus dibayarkan tersebut, calon pegawai diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp 10 juta yang harus dilunasi setelah memperoleh SK pengangkatan.
Uang hasil pungutan dalam pengangkatan pegawai itu sendiri, kata Heryono, Rp 77 juta di antaranya dinikmati langsung oleh terdakwa, sementara Rp 643 juta sisanya diserahkan kepada Sukma Oni Iswardani.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 Huruf e atau Pasal 11 atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Antara Jateng

Comments
Loading...