Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Ganjar Juga Minta Pilkada Serentak Ditunda, Penyebaran Corona Masih Berbahaya

MURIANEWS, Semarang – Sejumlah pihak termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah meminta pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 mendatang ditunda. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyuarakan hal yang sama.

Ganjar meminta pihak terkait mulai dari KPU, Bawaslu hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertimbangkan usulan tentang penundaan tersebut. Karena menurut dia, pelaksanan pilkada serentak di tengah pandemi sangat berbahaya.

”Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini (pilkada serentak) sangat berbahaya. Kemendagri, KPU, Bawaslu bisa mengalisa dan memperhitungkan,” kata Ganjar, Senin (21/9/2020).

Menurut Ganjar, penundaan pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

“Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya,” ujarnya.

Ganjar mencontohkan, di Jawa Tengah sendiri sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada. Di Boyolali misalnya, ada banyak anggota Panwaslu yang positif Covid-19.

“Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-votting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah,” terangnya.

Selain itu menurut Ganjar ada opsi lain. Yakni khusus di daerah zona merah, pelaksanaan pilkda ditunda. Sementara di daerah dengan zona hijau dan kuning bisa diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada,” pungkasnya.

Sebelumnya PBNU mengeluarkan pernyataan resmi meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai masa darurat Covid-19 terlewati. PBNU juga menyarankan dana untuk pelaksanan pilkada direlokasi untuk penanganan corona.

PP Muhammadiyah juga mengusulkan penundaan pilkada, demi kemasalahan masyarakat Indonesia.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...