Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

47 Desa di Jepara Siaga Darurat Bencana Kekeringan 

MURIANEWS, Jepara – Memasuki penghujung musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Pemetaan wilayah ini dilakukan sebagai antisipasi untuk bisa melakukan penanggulangan bencana kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Jepara Kusmiyanto menyatakan, pemetaan wilayah rawan kekeringan yang dilakukan didasarkan pada pengalaman tahun sebelumnya. Selain itu juga ditambah dengan laporan yang diterima BPBD dari berbagai wilayah.

Untuk tahun ini tercatat ada 47 desa/kelurahan yang masuk dalam desa siaga darurat bencana kekeringan. Bahkan wilayah-wilayah yang dinyatakan rawan bencana kekeringan ini, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 360/287 Tahun 2020.

“Jumlah 47 wilayah yang rawan kekeringan ini, meliputi 43 desa dan empat kelurahan. Penetapannya berdasarkan pengalaman tahun lalu, dan laporan-laporan yang masuk ke BPBD Jepara,” ujar Kusmiyanto, Kamis (17/9/2020).

Untuk mengatasi kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih, BPBD Jepara sudah melakukan dorping air bersih di sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Pada Kamis (17/9/2020), petugas BPBD Jepara mengirimkan bantuan air bersih di Desa Plajan, Kecamatan pakis Aji dan Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari.

Untuk droping air bersih di dua desa tersebut, BPBD menyalurkan 15.000 liter air bersih. Masing-masing untuk desa Plajan sebanyak 10.000 liter dan Desa Blimbingrejo sebanyak 5.000 liter.

Selain armada truk tangki, saat ini pihaknya juga menyiapkan sebanyak 35 tandon air. Tandon ini memiliki kapasitas masing-masing 1.000 liter dan akan diletakkan di desa yang mengalami kekeringan.

Meskipun sejumlah kegiatan di Pemkab Jepara terkena pemangkasan (refocusing) untuk penanganan Covid-19, namun khusus biaya penanganan kekeringan tidak dilakukan refocusing.

Anggaran yang ada di BPBD Jepara sebesar Rp 24 juta untuk kebutuhan ini, masih tetap. Karena jumlah anggaran dipastikan tidak mencukupi, dalam APBD Perubahan 2020 diusulkan penambahan Rp52 juta.

“Untuk bisa mencukupi kebutuhan droping air bersih bagi desa-desa yang terdampak, kami juga akan berusaha menggandeng pihak swasta untuk bisa menyumbangkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang ada. Hal ini diperlukan untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam upaya mengatasi krisis air bersih yang terjadi,” tambah Kusmiyanto.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...