Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Sepuluh Hari, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Kudus Terkumpul Rp 11 Juta Lebih

MURIANEWS, Kudus – Jumlah uang hasil denda terhadap pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Kudus mencapai Rp 11.250.000. Jumlah tersebut terkumpul selama sepuluh hari pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 yang mengatur penegakan hukum protokol kesehatan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus Djati Solechah mengatakan, dari nominal tersebut sebanyak Rp 400 ribu di antaranya dibayarkan oleh dua pelaku usaha mikro di Kudus.

Mereka kedapatan melanggar protokol kesehatan dan harus membayar denda maing-masing sebesar Rp 200 ribu. “Ada dua, selebihnya pelanggar perorangan,” kata Djati, Jumat (11/9/2020).

Untuk jumlah pelanggar perorangan sendiri, kata dia, ada sebanyak 217 orang. Masing-masing pelanggar tersebut, membayar denda sebesar Rp 50 ribu. Sehingga total denda yang terkumpul dari sanksi perorangan yakni sebesar Rp 10.850.000.

Djati menambahkan, sampai saat ini sendiri, Satpol PP Kudus masih banyak melakukan teguran lisan. Yang tercatat ada sebanyak 526 orang. Sementara untuk teguran tertulis, lanjut dia, ada sebanyak 37 orang.

Kemudian untuk masyarakat yang menjalankan sanksi sosial, Djati merincikan ada sebanyak 671 orang.  “Kami tegur terlebih dahulu, jika nekat maka akan kami tindak,” ujarnya.

Djati pun memastikan akan bersifat tegas dan tak pandang bulu dalam melakukan penegakan protokol kesehatan tersebut.

Para anggotanya juga, telah diwanti-wanti untuk terus membrikan contoh yang baik pada semua kalangan. “Jangan sampai melanggar sendiri, jangan sampai ini terjadi,” tegas dia.

Pihaknya, juga akan terus melakukan penindakan sampai tingkat kepatuhan akan protokol kesehatan semakin meningkat. Karena tujuan dari penindakan memang agar membuat semua elemen masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

Begitu juga dengan denda. Djati mengatakan sanksi tersebut adalah yang paling akhir diterapkan. Sanksi pertama yang akan diterapkan adalah sanksi sosial.

“Karena memang kami mencari yang sifatnya mendidik, tidak ada target-targetan jumlah sanksi,” pungkasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...