Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Nama Kapolres Dicatut Oknum Wartawan untuk Memeras, Polres Minta Keterangan PWI Jepara

MURIANEWS, Jepara – Dugaan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oknum wartawan dengan mencatut nama Kapolres Jepara AKBP Nugroho Trinuryanto dan Kasatreskrim AKP Djohan Andika terus diusut Polres Jepara.

Untuk mendukung penyelidikan, pihak Polres rencananya akan meminta keterangan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara Budi Santoso untuk menjelaskan cara dan kinerja wartawan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Ketua PWI Jepara Budi Santoso membenarkan permintaan tersebut. Menurutnya, pada Selasa (8/9/2020) surat tersebut sudah diterima pihaknya.

Baca: Oknum Wartawan Catut Nama Kapolres dan Kasatreskrim Polres Jepara untuk Memeras

Surat tertanggal 31 Agustus 2020 dengan nomor : B/1142/VIII/RES.1.19/2020/Reskrim tersebut berisi undangan permintaan keterangan dan dokumen, dan ditanda-tangani oleh Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Djohan Andika. Terkait hal ini, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan PWI Provinsi Jawa Tengah.

”Dari hasil koordinasi yang kami lakukan, kami direkomendasikan untuk hadir memenuhi undangan tersebut pada 16 September nanti. Secara kelembagaan kami tidak ada masalah dan memastikan tidak terkait pada kasus ini. Meskipun substansinya tidak ada kaitan secara langsung dengan PWI, kami akan hadir nanti,” ujar Budi Santoso, Selasa (8/9/2020).

Terlepas dari kasus tersebut, Budi Santoso menyatakan prihatin dengan situasi terkini terkait praktik jurnalistik yang ada di Jepara. Terutama terkait dengan keberadaan pers sebagai bagian dari kehidupan masyarakat  di Jepara.

Baca: Kemenkes Akhirnya Keluarkan Izin Operasional untuk Alat PCR Swab di RSUD Kartini Jepara

Pihaknya berharap instansi pemerintah dan lembaga lainnya untuk mawas diri. Pers di Indonesia diakui secara hukum dan diatur secara legal melalui UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Ia juga menilai, beberapa intansi pemerintah sering tidak berhati-hati di dalam berinteraksi dengan dunia pers. Banyak oknum yang kapasitas dan kualitasnya belum tentu layak mengatasnamakan wartawan namun difasilitasi sebagai wartawan.

Dampaknya banyak praktik-praktik sesat jurnalistik yang kemudian menggeneralisasi semua jurnalis di Jepara. Dalam hal ini jelas-jelas menimbulkan kerugian, terutama bagi PWI Jepara.

”Di Polres Jepara, Sekretariat DPRD, juga di Kantor Bupati Jepara, saya kira perlu diverifikasi dengan sebenar-benarnya terkait keberadaan pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan,” tegasnya.

”Kalau ada yang ngaku wartawan harus dicek apakah sudah sesuai dengan UU Pers, dan norma-norma dalam pers, harus dipastikan. Jangan sampai kemudian muncul kasus-kasus yang merugikan profesi wartawan ini,” tandasnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...