Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pemilik Pabrik di Sengon Bugel Diminta Buat DELH, Kepala DLH: Tidak Dilakukan, Kita Pidanakan

MURIANEWS, Jepara – Polemik yang terjadi berkait dengan pembangunan sejumlah bangunan pabrik di Sengon Bugel, Mayong, Jepara, memasuki babakan baru.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara akhirnya mengeluarkan sanksi administrasi kepada pemilik lahan dan bangunan, PT Mangku Bumi. Perusahaan tersebut dipaksa untuk mengurus Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Kepala DLH Jepara, Elida Farikha menyatakan, PT Mangku Bumi diminta untuk membuat DELH dalam waktu tiga bulan, sejak surat disampaikan pihaknya awal September ini. Jika tidak dilaksanakan, maka akan ada ancaman pidana yang harus mereka terima.

Baca: Proyek Sengon Bugel Tetap Lanjut, Pengamat: Satpol PP Jepara Beraninya Jangan Hanya ke Anak Punk

“Iya karena memang bangunan milik mereka sudah jadi semua, sementara tidak ada dokumen lingkungannya, ya mereka harus dikenakan sanksi administrasi. Sanksinya mereka dalam waktu tiga bulan sudah harus bisa menyusun DELH. Jika tidak maka ada ancaman pidananya untuk mereka,” ujar Elida Farikha, Senin (7/9/2020).

PT Mangku Bumi sendiri diketahui memiliki tiga bangunan, yang disebutkan telah disewa oleh sejumlah perusahaan. Bangunan untuk tiga kawasan ini, bahkan sudah jadi seluruhnya.

Namun dalam kenyataannya ternyata belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang disyaratkan. Sehingga masalah ini menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Baca: Sekda Jepara Perintahkan Satpol PP Tutup Pembangunan Kawasan Industri di Sengon Bugel

Pembangunan kawasan industri di Sengon Bugel masih berlanjut meski sudah diminta berhenti karena tersandung perizinan. (MURIANEWS/Budi Erje)

Baca: Pembangunan Pabrik Di Sengon Bugel Tidak Cukup Hanya Dihentikan, Pemkab Diminta Ambil Langkah Tegas

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Sengon Bugel, Solekan menyatakan pihaknya berharap masalah ini mendapatkan perhatian serius. Kawasan yang saat ini sudah dijadikan bangunan pabrik, menurutnya harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

Sehingga dampak lingkungan dari pembangunan kawasan tersebut bisa dipertanggung-jawabkan.

Saat ini, dari semua bangunan dan kawasan yang ada, sepengetahuannya belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Namun kenyataannya sudah berdiri bangunan-bangunan yang siap digunakan untuk kegiatan pabrik.

Baca: Pembangunan Pabrik Baru di Sengon Bugel Jepara Ternyata Belum Berizin

Pihaknya khawatir jika tidak ada dokumen-dokumen yang disyaratkan, dan terjadi dampak, maka masyarakat yang harus menanggungnya. Sementara perusahaan-perusahaan akan lepas tanggung jawab.

“Kami kira kawasan pabrik-pabrik di Sengon Bugel itu harus ada Amdal-nya secara keseluruhan untuk satu kawasan. Sehingga jelas pertanggung-jawabannya jika sewaktu-waktu timbul dampak lingkungannya. Kami ingin dalam satu kawasan ini ada satu dokumen AMADAL-nya. Masa ada empat perusahaan berdiri di satu kawasan, tapi Amdalnya gak ada,” imbuhnya.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...